Pontianak, Media Kalbar — Bantuan kemanusiaan dari negara sahabat mendapat apresiasi masyarakat Kalimantan Barat. Namun, di tengah rasa terima kasih tersebut, kewaspadaan terhadap kedaulatan dan keamanan nasional dinilai tidak boleh ditinggalkan.
Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik, Dr. Herman Hofi Munawar, menegaskan bahwa misi kemanusiaan yang melibatkan personel maupun peralatan dari luar negeri harus tetap berjalan dalam koridor pengawasan dan kendali penuh otoritas Indonesia.
Menurut Herman Hofi, bantuan kemanusiaan merupakan bentuk kepedulian yang patut diapresiasi. Tetapi, aspek keamanan harus menjadi perhatian serius, terutama ketika terdapat personel asing yang beraktivitas di wilayah Indonesia.
“Warga Kalbar sangat berterima kasih atas kepedulian negara atas bantuan kemanusiaan dari negara sahabat. Namun tentunya tetap kewaspadaan terhadap kedaulatan dan keamanan nasional harus menjadi prioritas utama,” ujar Herman Hofi, Jumat (11/9/2026).
Ia menilai, dalam hubungan internasional dan aspek pertahanan, koordinasi di lapangan semestinya tetap berada di bawah kendali penuh pihak berwenang Indonesia.
Kewaspadaan tersebut diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya pihak yang membonceng misi kemanusiaan untuk kepentingan lain yang berpotensi merugikan kepentingan bangsa dan negara di kemudian hari.
Meski demikian, Herman Hofi meyakini aparat dan lembaga berwenang telah memiliki langkah antisipasi terhadap berbagai kemungkinan tersebut.
Menurutnya, seluruh pergerakan personel asing dan zona operasi harus memiliki batas wilayah kerja yang jelas serta mendapatkan pendampingan dan pengawasan ketat dari personel TNI/Polri sesuai ketentuan yang berlaku.
Tak hanya menyangkut pergerakan personel, Herman Hofi juga menyoroti perlindungan terhadap informasi strategis Indonesia.
Ia menegaskan, akses terhadap peta navigasi strategis, jaringan komunikasi internal pertahanan, hingga data geospasial sensitif harus tetap berada dalam kendali penuh pihak Indonesia.
Selain itu, setiap personel asing maupun peralatan teknis yang dibawa masuk ke wilayah Indonesia, menurutnya, wajib melalui proses verifikasi, pemeriksaan, dan perizinan secara ketat oleh kementerian atau lembaga terkait.
Langkah tersebut dinilai penting agar bantuan kemanusiaan benar-benar fokus pada tujuan utamanya, yakni membantu masyarakat yang membutuhkan, tanpa membuka celah terhadap kepentingan lain yang dapat mengganggu keamanan nasional.
“Sikap kritis masyarakat seperti ini penting untuk memastikan bahwa aksi kemanusiaan tetap murni berjalan sesuai tujuannya tanpa mengabaikan aspek keamanan negara,” tegasnya.
Herman Hofi menekankan, kemanusiaan dan keamanan nasional bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan. Keduanya justru harus berjalan beriringan dengan mekanisme pengawasan yang transparan, terukur, dan berada di bawah otoritas Indonesia. (*/Amad)
Comment