Sambas, Media Kalbar – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sambas angkat suara terkait dugaan kasus korupsi proyek jalan di Kabupaten Mempawah yang menyeret nama Gubernur Kalimantan Barat. Ketua HMI Cabang Sambas, Farhan, menegaskan bahwa kepala daerah merupakan cerminan penting bagi daerah yang dipimpinnya.
Menurut Farhan, polemik yang tengah ramai diperbincangkan masyarakat saat ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai integritas pemimpin Kalbar. Ia menegaskan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, pemerintah daerah memiliki hak, wewenang, sekaligus tanggung jawab penuh dalam pembangunan, termasuk pendanaan infrastruktur.
“Dengan kondisi yang beredar luas saat ini, kami mendesak aparat penegak hukum untuk segera bertindak dan memberikan kejelasan. Jangan sampai isu ini berlarut-larut hingga menimbulkan keraguan masyarakat terhadap kepemimpinan di Kalbar,” tegas Farhan
Ia menekankan bahwa masyarakat tidak hanya membutuhkan pernyataan, melainkan bukti nyata dan transparansi dalam penanganan kasus ini. Farhan menilai, penjelasan resmi sangat penting agar Gubernur Kalbar dapat kembali fokus membangun provinsi dan mengembalikan kepercayaan publik.
HMI Cabang Sambas dengan tegas menyatakan sikap bahwa dugaan kasus korupsi tersebut harus diusut tuntas dalam waktu sesingkat-singkatnya.
“Ini bukan soal isu belaka, tapi soal kejelasan hukum. Kami ingin ada kepastian sehingga tidak menimbulkan prasangka buruk yang bisa menghambat pembangunan daerah,” pungkas Farhan. (Rai)
Comment