Sambas, Media Kalbar – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sambas menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Membedah Kesiapan Sambas: Menjamin Keadilan Mutu MBG di Daerah dan Akankah Program MBG Menghidupkan Petani Lokal atau Hanya Menjadi Pasar Rantai Pasok Luar Daerah.”
Kegiatan tersebut menjadi ruang diskusi sekaligus bentuk pengawasan mahasiswa terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kabupaten Sambas. HMI menilai, program nasional ini harus benar-benar berjalan sesuai tujuan, tidak hanya memastikan pemenuhan gizi penerima manfaat, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi daerah.
Ketua HMI Cabang Sambas, Farhan, mengatakan FGD tersebut digelar sebagai wujud kepedulian mahasiswa daerah dalam mengawal pelaksanaan MBG agar tidak melenceng dari tujuan besar program.
“Program MBG ini bukan hanya soal makan bergizi, tetapi juga harus memberikan dampak ekonomi bagi daerah. Salah satu tujuannya adalah membantu perputaran ekonomi lokal. Karena itu, kami ingin memastikan apakah petani lokal ikut diberdayakan atau justru Sambas hanya menjadi pasar bagi rantai pasok dari luar daerah,” ujar Farhan.Rabu(8/7/2026)
Dalam kegiatan tersebut, HMI Sambas menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sambas, serta Pemerintah Kabupaten Sambas yang diwakili oleh Wakil Bupati Sambas.
Farhan menjelaskan, pembahasan dalam FGD mencakup berbagai aspek pelaksanaan MBG di Sambas, mulai dari pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, data penerima manfaat, kesiapan pemasok bahan baku, hingga pemberdayaan petani lokal dalam memenuhi kebutuhan pangan program tersebut.
Menurutnya, Kabupaten Sambas memiliki potensi besar untuk menjadi daerah penopang bahan baku MBG. Terlebih, Sambas dikenal sebagai salah satu lumbung padi di Kalimantan Barat dan disebut mengalami surplus beras hingga 62 ribu ton.
Namun, Farhan menyoroti adanya persoalan kualitas beras lokal yang dinilai masih menjadi hambatan. Ia menyebut beras Sambas yang surplus belum sepenuhnya dapat didistribusikan ke SPPG karena belum memenuhi standar premium.
“Ini menjadi catatan penting. Sambas surplus beras, tetapi beras lokal belum bisa masuk ke SPPG karena kualitasnya belum tergolong premium. Pemerintah daerah harus hadir dan berkolaborasi dengan petani untuk meningkatkan kualitas beras Sambas,” tegasnya.
HMI Sambas mendorong pemerintah daerah tidak hanya menjadi penonton dalam pelaksanaan MBG, tetapi ikut mengambil peran strategis dalam memperkuat kualitas pangan lokal. Menurut Farhan, perlu ada pendampingan kepada petani, peningkatan kualitas produksi, serta penguatan tata kelola distribusi agar hasil pertanian Sambas mampu masuk ke rantai pasok program MBG.
Selain beras, HMI juga menilai masih banyak komoditas pertanian lokal lainnya yang perlu mendapat dukungan dan pengawalan. Mulai dari sayur-mayur, telur, ikan, hingga bahan pangan lain yang potensial dipasok dari petani dan pelaku usaha lokal di Kabupaten Sambas.
Farhan menegaskan, output utama dari FGD tersebut adalah mendorong adanya kolaborasi serius antara pemerintah daerah, Badan Gizi Nasional, DPRD, pengelola SPPG, petani, dan pelaku usaha lokal.
“Jangan sampai program besar ini berjalan, tetapi petani lokal tidak mendapatkan manfaat. MBG harus menjadi ruang hidup bagi ekonomi daerah, bukan sekadar membuka pasar bagi rantai pasok dari luar Sambas,” katanya.
HMI Sambas memastikan akan terus mengawal pelaksanaan Program MBG di daerah. Farhan menilai, keterlibatan mahasiswa penting untuk memastikan program tersebut berjalan transparan, tepat sasaran, berkualitas, dan benar-benar memberi dampak bagi masyarakat lokal.
“Mahasiswa harus hadir sebagai pengawas sosial. Kami ingin MBG di Sambas berjalan dengan adil, bermutu, dan berpihak kepada masyarakat daerah, khususnya petani lokal,” tutupnya.(Rai)
Comment