Jakarta, Media Kalbar
Peneliti Imparsial Hussein Ahmad
mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi I DPR turun tangan menindaklanjuti skandal pengadaan pesawat Mirage 2000-5 yang diduga melibatkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Dugaan korupsi dalam pembelian jet tempur itu tengah diselidiki
lembaga antikorupsi Uni Eropa, The Group of States against Corruption (GRECO).
“Dengan adanya kabar kawan-kawan GRECO melakukan penyelidikan terhadap kasus ini, semestinya KPK turun dan melakukan investigasi,” ucap Hussein kepada wartawan di Jakarta, belum lama ini.
Merujuk laporan investigasi Microsoft Network yang terbit di msn.com, Indonesia merencanakan pembelian 12 unit Mirage 2000-5 dari Qatar. Prabowo telah menunjuk perusahaan perantara dari Ceko bernama Excalibur International untuk pengadaan pesawat usang itu.
Indonesia harus mengeluarkan dana sebesar US$ 66 juta per unit atau total US$ 792 juta untuk 12 unit pesawat. Padahal, harga pasaran pada periode awal produksi dan pemasaran hanya berkisar antara US$ 23 juta hingga US$ 35 juta.
“Kami sudah ingatkan jauh- jauh hari setahun yang lalu bahwa ini bermasalah. Kemudian Kemhan tetap lanjut. Kemudian yang kedua dari segi kebutuhan alutsista. Alutsista ini sudah tua dan dibeli melalui pihak broker,” ucap Hussein.
Tak hanya harganya yang diduga kemahalan, narasumber yang diwawancara msn.com menyebut pihak Qatar menawarkan cashback sebesar 7 persen dari kesepakatan pembelian pesawat tempur Mirrage 2000-5 kepada Prabowo. Nilainya sebesar US$ 55,4 juta atau sekira Rp865,1 miliar.
Qatar, menurut laporan msn.com mengetahui jika Prabowo akan kembali bertarung di Pilpres 2024. Ketika Prabowo mengunjungi Doha pada Januari 2023, cashback itu ditawarkan.
Menteri Pertahanan Qatar Khalid bin Mohammed Al Attiyah, menurut msn.com, menyetujui kesepakatan tersebut. Prabowo dilaporkan telah menerima US$ 20 juta atau Rp312,3 miliar dari total cashback 7 persen tersebut.
Hussein menilai rencana pembelian pesawat Mirage 2000-5 bekas sangat janggal sejak awal. Semula pesawat tersebut pernah ditawarkan secara gratis ke Indonesia. Namun, pemerintah Indonesia menolak persoalan biaya perawatan yang mahal dan butuh transfer kemampuan sebelum dioperasikan.
“Artinya, bukan sebagai kebutuhan kita pada saat itu. Lucunya, saat pesawat ini dijual, malah kita mau ambil. Nah, itu yang, menurut saya, tidak masuk akal,” ucap Hussein.
Selain KPK, Hussein mendesak Komisi l DPR memanggil Prabowo untuk dimintai klarifikasi. Terlebih, muncul dugaan dana tersebut digunakan Prabowo untuk kampanye Pilpres 2024.
Meskipun berstatus kader Golkar dan parpolnya mengusung pasangan Prabowo-Gibran, Hussein berharap Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid tegas terhadap Prabowo.
“Dia sebagai Ketua Komisi 1 harus melakukan tugasnya dengan benar dalam melakukan pengawasan. Selama ini tidak ada taringnya Komisi 1. Jangan mentang-mentang mengusung sebagai calon presiden, kemudian dia tidak mau panggil,” kata Hussein.
Pembelian pesawat usang oleh Kemenhan sebelumnya dipersoalkan calon presiden Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan dalam debat ketiga Pilpres 2024, Januari lalu. Keduanya sepakat pembelian pesawat untuk memperkuat pertahanan Indonesia tidak tepat dan potensial memunculkan beragam masalah, termasuk membuka celah korupsi dalam proses pengadaan.
Dikutip disalah satu media online bahwa Jubir Kemenhan, Dahnil Anzar Simanjuntak, yang juga merupakan jubir Prabowo-Gibran di Tim Kampanye Nasional (TKN), merespons soal pemberitaan tersebut.
Menurut Dahnil, itu adalah fitnah. Sebab, sejauh ini belum ada realisasi pembelian tersebut. Rencana itu, kata dia, telah dibatalkan karena alasan fiskal.
“Tidak ada pembelian pesawat mirage even itu direncanakan, namun sudah dibatalkan. Jadi tidak ada pembelian pesawat mirage, dan artinya tidak ada kontrak yang efektif di Kemhan terkait dengan pembelian mirage,” kata Dahnil dalam konferensi pers di Hotel Fairmont, Jakarta, Sabtu (10/2).
Dahnil membeberkan hasil penelusuran timnya terkait dengan pemberitaan tersebut. Secara teknis, pemberitaan tersebut muncul dari salah satu situs MSN.
“Konten MSN ini kontennya agregator Microsoft, dan dia mengambil dari Meta Nex, sedangkan kalau kemudian diambil, dicek ke Meta Nex, berita itu tidak ada sama sekali,” kata Dahnil.
Dahnil mengatakan konten hoaks itu diciptakan oleh pihak-pihak yang ingin menjatuhkan pasangan Prabowo-Gibran jelang hari pemungutan suara.
“Dari sisi teknis jelas ini juga sengaja diciptakan oleh orang-orang tertentu untuk menebar fitnah bagi Pak Prabowo dan Mas Gibran terkait dengan pemilihan yang akan dilakukan beberapa hari ke depan,” sambungnya.
Lebih lanjut, Dahnil menjelaskan, Kemenhan tidak pernah ada kontrak pembelian efektif untuk pengadaan jet tempur tersebut karena alasan fiskal.
“Keterbatasan atau kemarin kita menggunakan istilah kapasitas fiskal kita belum bisa meng-cover terkait dengan belanja Mirage tersebut,” ucapnya.
Ketua TKN Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani, juga turut buka suara. Dia menelusuri informasi dalam pemberitaan soal GRECO yang meminta asistensi kepada pemerintah Amerika melalui Departemen of State atau Kemlu Amerika. Menurutnya, permintaan itu tidak ada.
“Kemudian mereka melakukan pengecekan dan kembali ke saya berapa jam kemudian dan mengatakan tidak pernah ada permintaan dari pihak yang namanya GRECO mengenai hal asistensi ataupun meminta kerja sama pemerintah Amerika Serikat dalam rangka hal yang dituduhkan mengenai pembelian mirage itu,” sambungnya.
Rosan menegaskan tidak ada sama sekali permintaan kepada pihak Amerika Serikat tersebut.
“Saya cek langsung baik yang di Washington DC maupun di Duta Besar Amerika Indonesia tidak pernah ada permintaan itu sama sekali,” ungkapnya. (*/mk)
Comment