Pontianak, Media Kalbar
Luar biasa Kaya Kalimantan Barat (Kalbar) sampai Pemprov Kalbar melalui Dinas Perkim Provinsi Kalbar membangun jalan di lahan yang kosong tanpa warga dan rumah warga, serta tidak tepat sasaran, sayangnya Gubernur Kalbar selalu menyampaikan kurang dana untuk membangun dan memantapkan jalan provinsi Kalbar.
“Total jalan Provinsi Kalbar adalah 1.534 km. Yang bagus cuma separuh, 800 km hancur. Untuk diketahui biaya pembangunan jalan per km memerlukan biaya sebesar 7 miliar. Artinya perlu 5 triliun lebih. APBD saja hanya 5 triliun lebih. Sehingga untuk infrastruktur jalan kita hanya mampu menganggarkan sebesar 400 – 600 miliar saja per tahunnya, jadi tidak mudah. Namun semoga di akhir masa jabatan kami jalan mantap di wilayah kalbar bisa mencapai 70-80 persen”, Ungkap Sutarmidji pada satu kesempatan.
Gubernur juga selalu mengingatkan para kepala OPD dilingkungan Pemrov Kalbar agar bekerja sesuai data agar tepat dan terukur untuk kepentingan masyarakat Kalbar. Hal itu kontras dengan fakta yang ada dilapangan.
Seperti Jalan yang dibangun oleh Dinas Perkim Provinsi Kalbar dengan menggunakan APBD Provinsi Kalbar yang berasal dari uang Rakyat di “Gang PU” / Fiktif (tidak layak disebut gang karena tidak ada rumah dan warga yang tinggal dilokasi tersebut) diduga hanya untuk menguntungkan sang pemilik tanah kavlingan sangat kontras dengan kebijakan skala prioritas berdasarkan data.
Sementara menurut keterangan RT setempat dan warga belum lama ini kepada tim media kalbar ada Gang yang sudah jelas ada warga dan rumah warga butuh perhatian dan juga diajukan ke Perkim tidak disentuh. Itu hanya di Kota Pontianak, sementara masih ratusan bahkan ribuan gang atau jalan lingkungan yang butuh perhatian pemerintah yang lebih layak untuk dibangun jalan.
Kepada mediakalbarnews.com salah satu warga menyampaikan pernyataan penolakan terhadap bangunan jalan tersebut karena tidak bermanfaat terhadap warga dan hanya menguntungkan yang mempunyai tanah disitu, dimana azas manfaat untuk masyarakat?. Pernyataan warga sekitar tersebut ditandatangani sekitar 30 warga. Hingga berita ini dinaikkan kabar beredar bahwa pemilik lahan sedang negoisasi untuk memenuhi permintaan warga agar pernyataannya tidak disampaikan ke pihak pemerintah terkait. (Tim/Amad)
Comment