by

Kelompok Nelayan Kabupaten Kubu Raya Deklarasikan Dukungan Kepada Kapolda Kalbar Untuk Tertibkan BBM Subsidi

Kubu Raya, Media Kalbar

Penertiban BBM subsidi yang telah digalakkan oleh Polda Kalbar beserta jajarannya telah membuahkan hasil yang sangat dirasakan oleh pengguna BBM subsidi.

Bahwa sebelum instruksi kebijakan Kapolda Kalbar untuk penertiban BBM subsidi, cendrung BBM subsidi sulit ditemukan alias langka, berbeda sejak gencarnya penertiban BBM subsidi oleh pihak kepolisian, secara perlahan masyarakat kecil sebagai pengguna BBM subsidi merasakan manfaatnya, karena BBM subsidi mudah didapat, ketersediaan BBM yang cukup tersedia.

“Saat ini, BBM subsidi mudah didapat tidak ada kendala untuk mendapatkannya, sehingga nelayan dimudahkan dan bebas melaut setiap waktu karena ketersediaan BBM subsidi yang tersedia setiap saat, jadi ini sesuatu yang baik dan menolong kelompok nelayan, sehingga harus dipertahankan dan dikawal secara konsisten”, tegas Burhanuddin Abdullah selalu Ketua Ormas Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia (LKPI) Wilayah Kalimantan Barat kepada mediakalbarnews.com ( Media Kalbar ), Minggu (4/6)

Burhanuddin menambahkan, Kami kelompok nelayan kabupaten kubu Raya mengapresiasi dan mendukung sepenuhnya Kapolda Kalbar untuk menertibkan BBM subsidi dan kegiatan dan barang-barang subsidi lainnya di seluruh wilayah Kalbar sehingga benar-benar tepat sasaran. “Masyarakat Kalbar seharusnya juga mempunyai komitmen yang sama untuk turut serta mendukung dan mengawal penertiban BBM subsidi sehingga penggunaan BBM subsidi di Kalbar dapat tepat sasaran dan tidak bocor ke PETI dan industri lainnya.” Ujarnya.

Diterangkan Burhanuddin lebih lanjut, Dari sisi hukum bahwa penyelewengan BBM subsidi adalah sesuatu yang salah dan melawan hukum namun karena lemahnya penegakan hukum selama ini jadi seakan-akan, penyelewengan BBM subsidi sesuatu yang tidak salah dan biasa, padahal kegiatan tersebut telah tersindikasi dan satu dengan yang lain terkoneksi, jadi menyikapi hal tersebut penegakan hukum harus konsisten dan tidak ada kata kompromi, proses hukum harus menyasar seluruh sindikat BBM subsidi dan yang meliputi, SPBUN, Pemodal, penampung dan pihak-pihak yang membekingi.

“Komitmen Kapolda Kalbar untuk memberantas kejahatan atau kegiatan-kegiatan yang illegal diantaranya BBM subsidi, PETI dan lain-lainnya di Kalbar adalah suatu langkah maju yang harus didukung sepenuhnya masyarakat Kalbar sehingga ruang bagi kejahatan tersebut tertutup rapat,” tegas Burhanuddin Abdullah yang Juga Ketua Umum DPP LAKI ini. (Amad)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed