Oleh: H. Masliansyah
Rendahnya serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah,bukan sekadar persoalan angka statistik di atas kertas, melainkan cerminan dari kegagalan tata kelola manajerial di tingkat eksekutif tertinggi.
Akar dari persoalan ini semakin kentara ketika gaya kepemimpinan menyerupai direktur korporasi swasta—kaku, terpusat, dan mengabaikan realitas psikologis birokrasi publik.
Pemerintahan daerah bukanlah perusahaan komersial yang bisa digerakkan semata-mata lewat instruksi sepihak (top-down).
Ketika pucuk pimpinan bertindak layaknya CEO korporasi yang anti-kritik, yang lahir bukanlah efisiensi, melainkan ketakutan massal di kalangan birokrat.
Para pejabat pembuat komitmen dan kepala dinas memilih bersikap pasif dan menghindari risiko hukum, yang pada akhirnya membuat proses penyerapan anggaran rendah bahkan lumpuh.
Ujung dari salah urus ini pasti sangat merugikan masyarakat,sebagai pemberi mandat untuk menysejahterakan mereka,yang dibayar kan melalui pajak/restribusi dan dana perimbangan.
Pembangunan infrastruktur tertunda, perputaran roda ekonomi lambat, dan dana publik yang seharusnya menjadi stimulus kesejahteraan justru mengendap di perbankan. Sudah saatnya melakukan instrospeksi total dan merombak gaya kepemimpinan agar menjadi lebih kolaboratif, transparan, dan memberdayakan birokrasi secara proporsional.
Pemerintahan yang efektif diukur dari seberapa cepat anggaran dirasakan manfaatnya oleh rakyat, bukan dari seberapa kaku instruksi di atas kertas dipaksakan tanpa hasil nyata. (*)
Comment