Media Kalbar – Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Sambas, Eko Setiawan Noval, menanggapi rencana impor 105.000 kendaraan niaga jenis pikap dari India yang akan digunakan untuk operasional program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Eko menyampaikan bahwa pihaknya mendukung sikap Kamar Dagang dan Industri Indonesia yang meminta Presiden Prabowo Subianto agar mempertimbangkan kembali kebijakan impor kendaraan secara utuh (completely built up/CBU) tersebut.
Menurutnya, kebijakan pengadaan dalam jumlah besar seharusnya memberi prioritas kepada industri otomotif nasional yang dinilai masih memiliki kapasitas produksi memadai.
“Kalau industri dalam negeri mampu memproduksi kendaraan niaga sesuai kebutuhan spesifikasi program, maka sebaiknya pemerintah mengutamakan produk lokal. Ini bukan hanya soal kendaraan, tetapi juga soal keberpihakan terhadap tenaga kerja, industri komponen, dan perputaran ekonomi nasional,” ujar Eko.Senin(23/2/2026)
Ia menilai, jika impor dilakukan dalam bentuk utuh dari produsen luar seperti Mahindra & Mahindra dan Tata Motors, maka efek berganda (multiplier effect) terhadap industri nasional akan berkurang.
Padahal, penguatan sektor manufaktur menjadi salah satu kunci pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Eko juga menekankan bahwa kebijakan pengadaan pemerintah harus sejalan dengan agenda hilirisasi dan peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Ia mendorong agar pemerintah membuka ruang dialog dengan pelaku industri otomotif nasional sebelum mengambil keputusan final.
“Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tentu bertujuan baik untuk memperkuat ekonomi kerakyatan. Namun pelaksanaannya juga harus memperhatikan dampak jangka panjang terhadap industri nasional,” tegasnya.
Meski demikian, Eko menyatakan Kadin Kabupaten Sambas tetap menghormati keputusan pemerintah pusat dan berharap kebijakan yang diambil nantinya benar-benar mempertimbangkan kepentingan ekonomi nasional secara menyeluruh, termasuk keberlangsungan usaha dan lapangan kerja di daerah.(Rai)
Comment