Pasuruan, Media Kalbar – Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI), salah satu entitas dari Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), menerima kunjungan kerja reses Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka memperkuat sinergi lintas pemangku kepentingan guna mendukung pengembangan industri gula nasional serta pelaksanaan program swasembada gula nasional tahun 2025–2026.
Kunjungan ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan dan penyerapan aspirasi Komisi IV DPR RI terkait kebijakan dan implementasi program strategis nasional di sektor pangan. Rombongan Komisi IV DPR RI disambut jajaran manajemen P3GI dan diajak meninjau kawasan Museum Gula, yang dikelola sebagai pusat edukasi sekaligus pelestarian sejarah industri gula Indonesia.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan memperoleh pemaparan mengenai perjalanan panjang industri gula nasional serta peran strategis riset dan inovasi dalam mendukung keberlanjutan sektor pergulaan. P3GI diposisikan sebagai salah satu simpul penting dalam pengembangan teknologi, benih unggul, dan sistem produksi tebu nasional.
Dalam sambutannya, Anggota Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan, menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan pengembangan areal tebu seluas 100 ribu hektare pada 2025–2026, sebagai tahap awal menuju perluasan hingga 200 ribu hektare secara nasional. Target tersebut dinilai sebagai kebijakan strategis yang membutuhkan pengawalan bersama agar dapat diimplementasikan secara efektif.
Ia mengungkapkan sejumlah tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program tersebut, antara lain keterbatasan benih unggul bermutu, rendahnya tingkat mekanisasi, tingginya kebutuhan pembiayaan di luar APBN, keterbatasan subsidi, kapasitas pabrik gula yang belum optimal, serta keterbatasan ketersediaan lahan.
Menurutnya, keberhasilan swasembada gula nasional sangat bergantung pada sinergi lintas sektor, termasuk kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor kehutanan, serta lembaga riset di bawah Holding Perkebunan Nusantara seperti PT RPN.
“Tanpa sinergi yang kuat, target pengembangan 200 ribu hektare akan sulit tercapai. Namun dengan kerja sama yang solid, hal ini dapat menjadi lompatan penting dalam penguatan kemandirian gula nasional,” ujarnya.
Ahmad Yohan menegaskan bahwa Komisi IV DPR RI akan terus mengawal program swasembada gula dari aspek regulasi, penganggaran, dan pengawasan. Dukungan terhadap penyediaan benih unggul, pupuk, mekanisasi, penyuluhan, hingga modernisasi pabrik gula perlu menjadi perhatian serius dalam kebijakan nasional.
Selain itu, ia menekankan pentingnya keberpihakan kebijakan pergulaan kepada petani tebu sebagai fondasi utama industri gula nasional. “Petani adalah fundasi utama industri gula. Oleh karena itu, kebijakan gula harus benar-benar berpihak kepada mereka,” ujarnya.
Melalui kunjungan kerja reses ini, Komisi IV DPR RI berharap dapat dirumuskan peta jalan swasembada gula nasional yang jelas, terukur, dan implementatif. Sinergi antara PT RPN, Holding Perkebunan Nusantara, dan para pemangku kepentingan diharapkan dapat diwujudkan dalam langkah-langkah nyata guna mendukung ketahanan pangan dan kemandirian gula Indonesia. (Mbis/MK)
Comment