Kemarin, saya gunakan diksi “biadab” untuk dua tersangka pegawai pajak. Eh, rupanya Prabowo juga gunakan diksi itu. Biadab untuk orang yang mengkorupsi MBG. Namun, di sisi lain ketika banyak keracunan MBG, itu cuma kesalahan teknis. Simak narasinya sambil seruput Koptagul, wak!
Presiden Prabowo Subianto sedang marah. Bukan marah ala Farhan “Gua Segel Loe!” Ini marah level pidato kenegaraan. Suara berat, dada membusung, kata “biadab” dilempar ke udara seperti granat politik.
Para koruptor program Makan Bergizi Gratis (MBG), kata Prabowo, adalah “orang-orang biadab” dan “tidak pantas kita hormati.” Mantap! Jempol boleh diangkat. Koruptor yang menggasak duit makanan anak memang pantas dihajar dengan hukum. Gue demen ni, wak!
Data Kejaksaan Agung menyebut ada tujuh tersangka, termasuk mantan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana. Korupsi duit anak memang biadab.
Tetapi tunggu sebentar. Putar kamera ke sebelah. Di sana ada anak-anak yang bukan kehilangan uang, melainkan kehilangan tenaga. Muntah. Diare. Gatal-gatal. Sesak napas. Orang tua panik. Puskesmas sibuk.
Kementerian Kesehatan mencatat hingga Mei 2026 ada 449 KLB keracunan pangan terkait MBG. Kasusnya tersebar di 36 provinsi dan 221 kabupaten/kota, dengan korban terdampak lebih dari 38.000 orang.
Tiga puluh delapan ribu! Itu bukan lagi angka. Itu sudah seperti satu stadion penuh manusia yang perutnya sedang mengadakan demonstrasi. Namun anehnya, untuk koruptor muncul kata “biadab.” Untuk keracunan massal muncul kata “evaluasi.”
Koruptor: Kejahatan! Makanan bikin anak sakit: Masalah Tata Kelola!
Bahasa birokrasi memang sakti. Anak muntah-muntah bisa berubah menjadi tabel Excel. Orang tua panik berubah menjadi catatan evaluasi. Rumah sakit berubah menjadi indikator kinerja.
Kalau begini, sebentar lagi diare mungkin disebut “dinamika pencernaan.”
Lebih gawat lagi, baru sekitar 57 persen atau 15.728 dari 27.649 SPPG yang memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi. Artinya, hampir separuh dapur belum punya sertifikat tersebut.
Lho? Ini dapur MBG atau arena survival?
Kasus Kabupaten Karo pada Agustus 2026 memperpanjang drama. Ada 269 siswa dari tiga SMA/SMK keracunan setelah mengonsumsi MBG dari SPPG yang dikelola Kodim. Gejalanya antara lain mulut gatal, kulit gatal, hingga sesak napas.
Di Papua, 219 siswa juga dilaporkan keracunan setelah menyantap tempe bacem. Tempe bacem pun akhirnya punya plot twist. Padahal ini program Makan Bergizi Gratis, bukan Makan Berani-berani Ambil Risiko.
Sekali lagi, kita tidak membela koruptor. Koruptor harus diburu. Duit rakyat bukan pakan ternak pejabat. Tetapi kelalaian juga jangan diparkir di halaman belakang dengan tulisan “nanti dievaluasi.”
Sebab anak keracunan tidak peduli apakah penyebabnya korupsi, kelalaian, dapur kotor, pengawasan lemah, atau tata kelola amburadul.
Perutnya tetap sakit. Ibunya tetap menangis. Ayahnya tetap panik. Biaya pengobatan tetap keluar. Inilah ironi paling absurd.
Ketika uang anak dicuri, negara mengaum: Biadab! Ketika makanan anak membuat puluhan ribu orang sakit, negara berkata: Perbaiki Sistem!
Baiklah. Sistem memang harus diperbaiki. MBG juga layak dilanjutkan jika benar-benar diperbaiki. Tetapi perbaikan jangan menjadi karpet merah untuk menutupi kelalaian.
Karena CCTV bukan pajangan. Rapid test bukan aksesori. Sertifikat higiene bukan stiker kulkas. Makanan anak harus aman sebelum masuk mulut, bukan baru diperiksa setelah masuk berita.
So, silakan tepuk tangan ketika koruptor disebut biadab. Tetapi setelah tepuk tangan selesai, tanyakan satu hal, kalau membuat anak-anak sakit karena kelalaian bukan biadab, lalu biadab itu harus menunggu berapa korban lagi?
Jangan sampai sejarah mencatat, MBG adalah program makan bergizi gratis, tetapi bonusnya adalah muntah gratis. Kalau itu terjadi terus, yang perlu dievaluasi bukan cuma dapurnya. Akal sehat juga. Kalau akal suka muntah, pastas juga disebut, biadab. (*)
Penulis: Rosadi Jamani
Comment