Pontianak, Media Kalbar
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, Muhammad Tito Andrianto didampingi Kepala Divisi Administrasi Dwi Harnanto, Kepala Divisi Pemasyarakatan Hernowo Sugiastanto dan Kepala Sub Bagian Humas Reformasi Birokasi dan Teknologi Informasi Zulzaeni Mansyur, melakukan kunjungan ke Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Barat. Jumat (6/10).
Tito memperkenalkan jabatan barunya sebagai Kakanwil yang baru menggantikan Pria Wibawa, dirinya menyampaikan kunjungan ini bentuk komitmen terus membangun komunikasi serta berkoordinasi antara Kemenkumham Kalbar dan Pemprov Kalbar agar sinergi yang telah dilakukan dapat dilanjutkan.
“Kehadiran awal kami ini merupakan komitmen awal dalam melakukan berbagai kerjasama strategis antara Kanwil Kemenkumham Kalbar bersama Pemrov Kalbar demi memberikan kepastian hukum dalam berbagai aspek dibawah peran dan tanggungjawab Kementerian Hukum dan HAM di wilayah,”tegasnya.
Penjabat Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, menyambut kedatangan Tito di Ruang Kerja Gubernur. Dalam pertemuan ini dibahas isu-isu terkait Keimigrasian dan Pemasyarakatan di Kalimantan Barat. Harisson juga menginformasikan dukungannya kepada Kemenkumham melalui penyerahan aset Pemprov Kalbar kepada Kemenkumham Kalbar beberapa waktu lalu, seperti lahan yang telah dijadikan Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) serta rencana pengembangan Bandara Internasional Supadio Pontianak untuk membuka kembali rute penerbangan keluar negeri agar statusnya tidak diturunkan.
Selama pertemuan, Tito juga mengungkapkan atensinya terkait dengan permasalahan over crowded pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Kalimantan Barat. Dalam upaya mengatasi masalah ini, Tito secara aktif akan mencari solusi yang efektif. Selain itu, Tito juga menyoroti pentingnya pendekatan restorative justice melalui mediasi dalam menangani kasus-kasus hukum yang melibatkan anak-anak, dengan harapan agar keputusan hukuman dapat diambil dengan bijaksana.
Tidak hanya itu, dalam konteks wilayah perbatasan negara antara Indonesia dan Malaysia yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Tito juga menyoroti peran penting wilayah ini sebagai pintu gerbang negara, yang memerlukan perhatian khusus dalam hal keamanan dan kerja sama lintas batas.
Kakanwil berharap bahwa kunjungan kerja ini akan terus memperkuat kerja sama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam upaya meningkatkan pelayanan dan penegakan hukum di wilayah Kalimantan Barat. (**/amad)
Comment