SAMBAS, Media Kalbar
Setiap perubahan kurikulum selalu datang membawa janji: pembelajaran lebih relevan, siswa lebih kreatif, dan lulusan lebih siap menghadapi dunia kerja. Namun, di balik janji tersebut muncul persoalan mendasar—apakah guru dan sekolah benar-benar telah dipersiapkan, atau justru dipaksa mengejar kebijakan yang terus berubah?
Dosen Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas (UNISSAS), Dr. Bayu, M.Pd., menilai perubahan kurikulum memang diperlukan untuk menghadapi perkembangan teknologi, digitalisasi, globalisasi, dan kecerdasan buatan. Namun, perubahan itu berisiko gagal apabila hanya berhenti pada pergantian dokumen, istilah, dan sistem administrasi.
Menurut akademisi bidang Manajemen dan Kebijakan Pendidikan tersebut, persoalan terbesar bukan terletak pada bagus atau tidaknya konsep kurikulum, melainkan kesiapan pelaksanaannya di lapangan.
Guru harus memahami pendekatan pembelajaran, metode pengajaran, hingga sistem penilaian yang baru. Pada saat bersamaan, sekolah dituntut menyediakan sarana, sumber belajar, teknologi, dan budaya kerja yang mendukung. Jika seluruh kebutuhan itu tidak dipenuhi, perubahan kurikulum justru berpotensi menambah beban administratif guru.
Akibatnya, energi guru yang seharusnya digunakan untuk mendidik dan mendampingi siswa dapat tersedot untuk memenuhi berbagai tuntutan administrasi.
Daerah Terpencil Terancam Makin Tertinggal
Masalah lainnya adalah ketimpangan kesiapan antarwilayah. Sekolah di perkotaan relatif lebih mudah mengakses internet, perangkat digital, pelatihan guru, dan sumber pembelajaran. Kondisi berbeda masih dihadapi sekolah-sekolah di daerah terpencil, pedalaman, kepulauan, dan perbatasan.
Ketika kurikulum yang sama diberlakukan tanpa dukungan yang setara, perubahan tersebut dikhawatirkan justru memperlebar jurang kualitas pendidikan.
Pertanyaan kritis pun muncul: bagaimana sekolah diminta menjalankan pembelajaran berbasis teknologi apabila akses internet dan perangkat belajar belum tersedia secara memadai? Bagaimana guru dituntut cepat beradaptasi jika pelatihan hanya dilakukan secara singkat dan tidak disertai pendampingan berkelanjutan?
Dr. Bayu menegaskan, pemerintah harus memastikan setiap sekolah memperoleh dukungan sesuai kondisi wilayahnya. Keseragaman kebijakan tidak boleh mengabaikan ketimpangan fasilitas dan kemampuan sumber daya manusia.
Guru Jangan Hanya Dijadikan Pelaksana
Guru merupakan pihak yang paling menentukan berhasil atau gagalnya kurikulum. Mereka bukan sekadar pengguna kebijakan, tetapi aktor utama yang menerjemahkan kurikulum menjadi pengalaman belajar bagi siswa.
Karena itu, perubahan kurikulum harus disertai pelatihan berkelanjutan, pendampingan profesional, penyediaan sumber belajar, serta ruang bagi guru untuk berinovasi. Kepala sekolah juga dituntut menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kolaborasi dan pembaruan pembelajaran.
Tanpa penguatan guru dan kepemimpinan sekolah, kurikulum baru berisiko hanya bagus di atas kertas, tetapi lemah ketika diterapkan di ruang kelas.
AI dan Teknologi Menjadi Ujian Baru
Perkembangan kecerdasan buatan turut mengubah kebutuhan dunia pendidikan. Sebagian pekerjaan lama mulai tergantikan teknologi, sementara jenis pekerjaan baru terus bermunculan.
Pendidikan tidak lagi cukup mengandalkan hafalan dan penguasaan materi. Siswa harus dibekali kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, kolaborasi, literasi digital, dan pemecahan masalah.
Namun, penggunaan teknologi juga harus disertai pendidikan etika. Siswa tidak cukup hanya mampu menggunakan perangkat dan aplikasi, tetapi harus memahami cara memanfaatkan teknologi secara produktif, aman, dan bertanggung jawab.
Di tengah arus perubahan global, kurikulum juga tidak boleh kehilangan arah kebangsaan. Nilai Pancasila, integritas, toleransi, budaya bangsa, dan kepedulian sosial harus tetap menjadi fondasi pendidikan.
“Pada akhirnya, masa depan pendidikan Indonesia tidak ditentukan oleh seberapa sering kurikulum berubah, tetapi oleh seberapa efektif perubahan tersebut meningkatkan kualitas pembelajaran,” tegas Dr. Bayu.
Perubahan kurikulum seharusnya menjadi alat memperbaiki pendidikan, bukan sekadar proyek pergantian istilah dan dokumen administratif. Tanpa kebijakan yang konsisten, guru yang siap, fasilitas yang merata, dan pengawasan pelaksanaan yang serius, siswa akan kembali menjadi pihak yang menanggung dampak dari eksperimen kebijakan pendidikan. (Rai)
Comment