LAKI Dukung Kejati Kalbar Ungkap Aktor Intelektual Kasus Waterfront Sambas

Pontianak, Media Kalbar

Sangat tepat penyidik periksa Kadis PU dan PPK yang merupakan ikut bertanggung jawab terhadap runtuhnya bangunan fisik Proyek Waterfront Sambas yang bukan saja merugikan keuangan daerah tetapi juga merugikan Hak Peradaban Masyarakat Sambas.

Hal ini disampaikan Ketua Umum Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Burhanuddin Abdullah, SH kepada mediakalbarnews.com menanggapi kabar Tim Penyidik Kejati Kalbar memanggil beberapa orang saksi terkait Waterfront Sambas, Rabu (26/7).

“LAKI yakin dan Percaya penyidik Kejati profesional dalam menangani perkara ini.” Katanya.

Menurut Burhan juga Presiden pun telah memberikan atensi kepada Penegak Hukum untuk melayani Masyarakat dan menuntaskan kasus korupsi dalam rangka Hari Adyaksa ke-68 tahun 2023. “Karena itu laki dan masyarakat Kalbar sangat mendukung Kejati untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi yang masih belum tuntas.” Ucapnya.

Diterangkan bahwa Kasus korupsi itu tidak sama dengan kasus pidana lain . Kasus korupsi harus ditangani secara khusus. Karena merupakan perbuatan kejahatan yang luar biasa atau dikenal dengan Extra Ordinary Crime perlu Penanganan yang luar biasa atau extra Ordinary Counter Reasures.

Barometer keberhasilan penegak Hukum dalam penanganan kasus korupsi bila sudah cukup bukti segera ditetapkan tersangka. Dan usut sampai tuntas termasuk aktor intelektualnya kasus korupsi.

“Perlu diingat bahwa akibat Korupsi Rakyat akan miskin dan sengsara.”
Ketidakadilan merajalela. Sulitnya mencari pekerjaan. Pengangguran dimana mana. Karena itu LAKI mengajak kepada semua elemen dan komponen masyarakat untuk bersatu berjuang melawan Korupsi demi mewujudkan Indonesia yang hebat.

“Saatnya Kejati yang di Nahkodai oleh Bapak Kejati yang baru harus mampu mengungkap aktor intelektual dalam kasus waterfront sambas ini.” Tegasnya.

Karena menurutnya Sangat lucu bangunan yang seusia jagung sudah roboh.
LAKI minta kepada Gubernur untuk mengevaluasi kinerja para kepala Dinas yang tak memiliki kemampuan untuk menjaga kebijakan Gubernur.

“Harapan Masyarakat untuk Kejati yang baru untuk tidak memberikan ruang kepada koruptor untuk menari diatas Pendetitaan Rakyat.” Tutupnya. (Amad)