Pontianak, Media Kalbar – Aksi mahasiswa kembali mewarnai Gedung DPRD Kalimantan Barat di Pontianak, Senin (6/4). Dalam demonstrasi itu, massa menyuarakan tuntutan reformasi dan mendesak wakil rakyat memberi perhatian lebih serius terhadap berbagai persoalan yang mereka anggap mendesak.
Dalam orasi yang disampaikan mahasiswa menyampaikan agar penegakan hukum terhadap pelaku penyiraman kepada aktivis dilaksanakan dengan transparan, karena hukum masih tajam kebawah, tumpul keatas, dimana diduga melibatkan dua perwira dan TNI.
Selain itu juga mahasiswa menyuarakan kasus yang terjadi di air upas Kabupaten Ketapang.
Kedatangan mahasiswa ke gedung dewan menjadi sorotan karena aksi itu tidak hanya memuat tuntutan umum soal reformasi, tetapi juga menjadi saluran keresahan publik atas sejumlah persoalan yang dinilai belum tertangani dengan baik.
Massa meminta DPRD Kalbar tidak berhenti pada penerimaan aspirasi, melainkan mengawal tuntutan itu hingga ada tindak lanjut nyata.
Di tengah aksi tersebut, anggota DPRD Kalbar Zulfydar Zaidar Mochtar menyatakan pihaknya telah menerima demonstrasi mahasiswa sejak hari pertama hingga hari kedua. Ia mengatakan DPRD juga berkoordinasi dengan anggota dewan lainnya, kepolisian, serta unsur pengamanan lain untuk mengawal jalannya aksi.
Menurut Zulfydar, berbagai masukan dari mahasiswa, pemuda, dan masyarakat telah diteruskan ke DPR RI. Ia juga menyebut laporan tertulis sudah disampaikan kepada Ketua DPRD Kalbar dan akan dibawa langsung sebagai bagian dari tindak lanjut atas aspirasi yang masuk.
“Saya telah menerima demo hari pertama dan hari kedua. Kami berkoordinasi bersama dewan lain dengan Kapolres Pontianak, Polda, dan pihak keamanan lain,” ujar Zulfydar dalam keterangannya.
Ia juga menjelaskan sempat terlambat bergabung karena menjalankan agenda kedewanan di Jakarta bersama anggota DPRD Kalbar lainnya sebagai bagian dari Badan Anggaran. Meski demikian, ia menegaskan aspirasi mahasiswa tetap menjadi perhatian.
“Terhadap masukan apa pun dari mahasiswa, pemuda, dan masyarakat, secara kami sampaikan ke DPR RI. Masih banyak masalah yang akan kami perjuangkan untuk Kalimantan Barat,” katanya.
Pernyataan itu menjadi jawaban awal atas tuntutan mahasiswa yang ingin aspirasinya tidak berhenti di tingkat daerah. Namun, di tengah tekanan publik, DPRD Kalbar tetap dituntut membuktikan bahwa penyerapan aspirasi tersebut benar-benar berujung pada langkah konkret, bukan sekadar janji politik di tengah demonstrasi. (Rai/Amad)
Comment