Sambas, Media Kalbar
Kebijakan transmigrasi yang kembali digulirkan ke wilayah Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, menuai gelombang penolakan keras dari kalangan mahasiswa. Dalam diskusi terbuka di Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas (UNISSAS), sejumlah perwakilan mahasiswa dari berbagai fakultas dan organisasi menyatakan bahwa kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial, kerusakan lingkungan, serta konflik horizontal.
Redi Pidriyanto, Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNISSAS, menyampaikan kritik tajam terhadap program transmigrasi yang dinilai akan memperburuk tekanan terhadap sumber daya alam dan ruang hidup masyarakat lokal.
“Kebijakan ini bukan sekadar salah arah, tapi berbahaya. Peningkatan populasi karena transmigrasi akan mempercepat pembukaan lahan, memperparah deforestasi, dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Ini bukan pembangunan, ini kejahatan lingkungan terselubung,” ujar Redi.
Dalam diskusi tersebut, hadir pula tokoh-tokoh mahasiswa lain seperti Endar Dwi Priyono (Ketua SEMA UNISSAS), Alfat Rahadi (HMI), Rizky Saputra Hadi (pengamat ekonomi daerah), Arga Zahara (Fakultas Ekonomi), Siti Nuria (Presiden Mahasiswa UNISSAS), dan Edi (Presiden Mahasiswa Poltesa). Semuanya menyampaikan penolakan tegas terhadap program transmigrasi.
Endar Dwi Priyono menyoroti ketimpangan dalam distribusi sumber daya. Ia menyebut masyarakat lokal semakin tersisih karena transmigran justru difasilitasi secara lebih maksimal.
“Kami merasa menjadi warga kelas tiga di tanah kami sendiri. Ini bukan sekadar persoalan fasilitas, ini soal martabat,” tegas Endar.
Sejumlah mahasiswa juga menyinggung sejarah konflik berdarah di Sambas pada 1999, yang berakar dari persoalan transmigrasi dan ketegangan sosial. Mereka khawatir pola serupa kembali terulang jika kebijakan ini dipaksakan tanpa perencanaan sensitif terhadap kondisi lokal.
“Kita seperti sedang menyaksikan sejarah kelam diulang. Transmigrasi tanpa pendekatan sosial budaya yang adil adalah bencana yang menunggu waktu,” ujar Alfat Rahadi.
Secara ekonomi, mahasiswa menilai bahwa Sambas masih memiliki persoalan
pengangguran dan kemiskinan yang tinggi. Rizky Saputra Hadi memperingatkan bahwa kedatangan transmigran justru akan memperparah persaingan lapangan kerja.
“Ekonomi kita belum pulih. Tambahan populasi tanpa strategi yang jelas hanya akan menambah beban dan memperdalam kemiskinan,” katanya.
Redi juga mengkritik alokasi anggaran program yang tidak transparan dan tidak melibatkan masyarakat lokal dalam proses perencanaan. Ia menduga ada kepentingan elit dalam skema transmigrasi ini.
“Transmigrasi di Sambas tampaknya bukan ditujukan untuk membantu rakyat, tapi proyek politik dan ekonomi segelintir kelompok,” ujar Redi.
Sementara itu, Siti Nuria menegaskan bahwa penolakan ini bukan bersifat anti-pendatang.
“Kami bukan menolak orang, tapi menolak sistem yang tidak adil. Kami menuntut kebijakan yang berpihak kepada masyarakat lokal dan lingkungan,” tegasnya. (Rai)
Comment