Oleh : H.Masliansyah*
Ketika titik api mulai membakar lahan dan kabut asap pekat mengancam ruang hidup masyarakat, fokus kebijakan pemerintah daerah tidak boleh lagi berjalan dengan logika business as usual.
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan sekadar persoalan lingkungan musiman, melainkan ancaman nyata terhadap kesehatan publik, roda perekonomian, hingga kelangsungan masa depan generasi muda. Dalam situasi darurat ini, keberanian politik anggaran Pemerintah Provinsi diuji,berani menunda agenda-agenda seremonial non-prioritas demi menyelamatkan nafas warga.
Menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya adalah seni menetapkan skala prioritas.
Ketika indeks standar pencemaran udara memburuk dan rumah sakit mulai dipadati penderita infeksi saluran pernapasan, belanja daerah untuk kegiatan seremonial,renovasi fasilitas yang belum mendesak, atau festival hiburan semestinya ditangguhkan. Mengalihkan pos-pos belanja fleksibel tersebut ke pos penanganan bencana merupakan langkah realistis, beretika, dan bertanggung jawab.
Realokasi anggaran ke sektor penanggulangan karhutla memiliki urgensi nyata di lapangan, Penguatan Logistik dan Peralatan Garda Terdepan, Pemadaman karhutla di lahan gambut membutuhkan sumber daya besar. Tambahan dana mendesak diperlukan untuk pasokan bahan bakar armada pompa air, pengadaan selang bertekanan tinggi, perlengkapan keselamatan regu pemadam darat, hingga operasional transportasi logistik menuju medan yang sulit dijangkau.
Perlindungan Kesehatan Masyarakat, Anggaran darurat dapat langsung disalurkan untuk pembagian masker standar medis berkualitas tinggi secara masif, penyediaan ruang singgah berfilter udara bersih di pusat-pusat keramaian, serta subsidi obat-obatan bagi warga rentan.
Dukungan Operasional Relawan, Penanganan karhutla kerap mengandalkan Masyarakat Peduli Api (MPA) dan relawan swadaya. Dukungan insentif, logistik pangan, dan asuransi keselamatan bagi mereka adalah bentuk kehadiran nyata pemerintah di garis depan.
Menunda program non-prioritas tidak berarti membatalkannya untuk selamanya, melainkan mendudukkan urgensi keselamatan di atas gengsi birokrasi.
Seremoni dan perayaan selalu bisa dijadwalkan ulang saat situasi telah pulih, tetapi kerusakan paru-paru anak-anak dan hilangnya ekosistem akibat keterlambatan pemadaman api tidak akan pernah bisa diputar kembali.
Ketegasan pemprov dalam merealokasi anggaran akan menjadi cerminan dari komitmen moral kepemimpinan daerah. Masyarakat tidak butuh kemeriahan acara formal di tengah langit yang pekat, yang mereka butuhkan adalah tindakan nyata, kesiapan armada pemadam di lapangan, dan kepastian bahwa pemerintahnya hadir berjuang merebut kembali hak atas udara bersih. (*)
*H. Masliansyah adalah Tokoh Masyarakat Kalimantan Tengah dan Praktisi Media
Comment