Oleh: Gusti Hardiansyah*
Di ruang-ruang rapat yang rapi, kita sering merasa sudah bekerja. Agenda tersusun, narasumber berbobot, istilah strategis bertebaran: kolaborasi multipihak, ekonomi hijau, FOLU Net Sink 2030. Semua terdengar meyakinkan. Namun, justru di situlah jebakan paling halus bekerja: kita mengira sedang bergerak, padahal mungkin hanya berputar dalam lingkaran yang sama.
Kalimantan Barat hari ini berada di titik krusial. Bukan kekurangan forum, bukan pula kekurangan komitmen. Yang menjadi pertanyaan adalah: apakah seluruh energi itu telah berubah menjadi orkestrasi kebijakan yang nyata, atau masih berhenti pada ritual koordinasi?
Lebih dari dua ratus aktor hadir dalam satu forum besar. Pemerintah pusat, daerah, KPH, korporasi, akademisi, NGO, hingga asosiasi 0. Ini bukan sekadar angka. Ini adalah potret kompleksitas. Namun kompleksitas tanpa kendali justru melahirkan satu risiko besar: fragmentasi kebijakan.
Ilusi Kolaborasi
Kita sering menyebutnya kolaborasi. Tetapi dalam praktik, yang terjadi kerap hanya ko-eksistensi sektor. Masing-masing berjalan dengan mandatnya: KPH dengan tata kelola kawasan, PBPH dengan produksi, perhutanan sosial dengan pemberdayaan, OPD dengan programnya sendiri.
Semua bergerak. Tetapi tidak selalu menuju arah yang sama.
Di sinilah kita perlu jujur: banyak forum kita hari ini masih terjebak dalam ilusi kolaborasi. Ada komunikasi, ada kesepahaman, tetapi belum tentu ada integrasi sistem.
Padahal, lanskap tidak bekerja secara sektoral. Karbon tidak mengenal batas administrasi. Kebakaran gambut tidak tunduk pada struktur birokrasi. Kehilangan biodiversitas tidak menunggu rapat berikutnya.
Jika pendekatan ini tidak diubah, maka FOLU Net Sink 2030 berisiko menjadi agenda ambisius tanpa mesin eksekusi.
Krisis Orkestrasi
Masalah utama kita bukan kekurangan program. Masalah kita adalah ketiadaan orkestrasi. Program berjalan, tetapi tidak selalu saling menguatkan. Data tersedia, tetapi tidak selalu terintegrasi. Kebijakan dibuat, tetapi tidak selalu sinkron lintas sektor.
Pertanyaannya menjadi sangat mendasar: siapa yang mengorkestrasi?
Tanpa lead institution yang jelas, kolaborasi hanya akan menjadi ruang diskusi yang melebar, bukan sistem yang mengikat. Kita membutuhkan bukan sekadar forum, tetapi arsitektur kelembagaan jurisdiksional yang mampu menyatukan seluruh aktor dalam satu arah kebijakan.
Di sinilah peran Gubernur menjadi kunci. Bukan hanya sebagai pemimpin administratif, tetapi sebagai arsitek integrasi. Kepemimpinan yang tidak hanya mengundang, tetapi mengunci sistem.
MRV: Antara Klaim dan Kredibilitas
Dalam konteks FOLU Net Sink, tidak ada isu yang lebih menentukan selain Measurement, Reporting, and Verification (MRV). Tanpa MRV yang kuat, seluruh klaim penurunan emisi akan rapuh. Tanpa transparansi, kepercayaan tidak akan terbentuk. Tanpa standar, pasar karbon tidak akan datang.
Kalbar memiliki peluang besar untuk membangun knowledge hub berbasis sains dan data. Perguruan tinggi harus ditempatkan sebagai tulang punggung sistem ini. Namun MRV tidak boleh berhenti sebagai instrumen teknis.
Ia harus terhubung langsung dengan insentif ekonomi.
Di sinilah pentingnya membangun carbon registry yang jelas, serta benefit sharing mechanism yang adil. Tanpa itu, MRV hanya akan menjadi laporan, bukan alat transformasi.
Ekonomi Hijau dan Risiko Eksklusi
Ekonomi hijau sering dipromosikan sebagai masa depan. Tetapi kita harus waspada terhadap satu hal: eksklusi sosial. Jika tidak dirancang dengan hati-hati, ekonomi hijau justru bisa memperlebar ketimpangan.
Perhutanan sosial di Kalbar bukan sekadar program. Ia adalah wajah keadilan ekologis. Jika pelaku kecil tidak masuk dalam skema ekonomi hijau dan pasar karbon, maka konsep ini kehilangan legitimasi.
Pertanyaannya sederhana: apakah manfaat ekonomi dari FOLU Net Sink akan benar-benar sampai ke masyarakat di tapak, atau hanya berputar di tingkat elite kebijakan?
Inilah ujian sesungguhnya. Bukan pada konsep, tetapi pada distribusi manfaat.
Quick Wins atau Retorika?
Kelemahan terbesar dalam banyak kebijakan adalah terlalu jauh melihat masa depan, tetapi lupa membuktikan hari ini. Kita membutuhkan quick wins. Bukan sebagai kosmetik, tetapi sebagai bukti bahwa sistem bekerja.
Kalbar harus berani menetapkan 2–3 prioritas nyata dalam 1–3 tahun ke depan. Restorasi gambut berbasis komunitas. Integrasi MRV di satu lanskap prioritas. Penguatan komoditas hijau berbasis perhutanan sosial yang terhubung pasar.
Tanpa itu, FOLU Net Sink hanya akan menjadi retorika jangka panjang tanpa legitimasi jangka pendek.
Dari Seremoni ke Keputusan
Forum besar sering menghasilkan kesimpulan yang rapi, tetapi minim keputusan yang mengikat. Kita terlalu nyaman dengan konsensus, tetapi kurang berani mengambil keputusan strategis.
Padahal, yang dibutuhkan saat ini bukan tambahan wacana, tetapi keputusan berani: menyederhanakan struktur, menetapkan satu platform terintegrasi, dan mengunci koordinasi lintas sektor.
Jika tidak, maka setiap aktor akan kembali ke sistemnya masing-masing, dan kolaborasi akan berakhir di pintu keluar ruang seminar.
Menjinakkan Kompleksitas
FOLU Net Sink 2030 adalah agenda besar. Kompleks. Melibatkan banyak kepentingan. Namun kompleksitas bukan alasan untuk stagnasi. Ia adalah panggilan untuk inovasi tata kelola.
Kalbar memiliki semua modal: sumber daya alam, kapasitas kelembagaan, dukungan nasional, dan momentum global. Yang belum sepenuhnya hadir adalah kepemimpinan orkestratif—kepemimpinan yang mampu menyatukan, menyederhanakan, dan menggerakkan.
Jika itu bisa diwujudkan, maka Kalbar tidak hanya menjadi pelaksana kebijakan. Ia akan menjadi model jurisdiksional nasional. Bahkan lebih dari itu, menjadi referensi bagaimana lanskap tropis dikelola secara berkelanjutan dan berkeadilan.
Namun jika tidak, maka kita harus siap menghadapi satu kenyataan yang pahit: bahwa kita telah bekerja keras, tetapi tidak cukup terarah.
Dan sejarah tidak mencatat seberapa banyak forum yang kita gelar. Ia hanya mencatat satu hal: apakah lanskap benar-benar berubah. (*)
* Penulis adalah Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura
Comment