PONTIANAK, Media Kalbar
“Pada minggu yang lalu, bapak Gubernur Kalbar mengirimkan pesan kepada bapak Mendagri, terkait masalah meningkatnya kasus aktif di Kalbar. Diduga berasal dari PMI yang Kembali dari negara tetangga. Kemudian pada Sen“in kemarin, saya melaporkan kepada bapak Presiden tentang kasus aktif ini yang ada di Kalbar, sekaligus meminta izin kepada bapak Presiden bersama perwakilan kementerian terkait, Mabes TNI, dan Mabes Polri, untuk bersama-sama berkunjung ke Kalbar menyusun upaya pengedalian Covid-19 PMI yang tiba di perbatasan tersebut,” ungkap Doni Monardo Kepala BNPB di Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (17/3/21)
Hal itu disampaikannya ketika Pemerintah Provinsi Kalimatan Barat bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia menggelar Rapat Koordinasi Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Wilayah Kalimatan Barat, di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (17/3/21). Rapat yang dipimpin langsung Kepala BNPB RI sebagai Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nasional, Letjen TNI Doni Monardo ini, terkait peningkatan jumlah orang yang terpapar virus Covid-19 di Kalbar yang masuk melalui TKI atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) berasal dari Malaysia melalui PLBN Entikong, Kabupaten Sanggau, beberapa waktu yang lalu.
Doni juga menambahkan, berdasarkan data kasus aktif Covid-19 di Kalbar, pada bulan Februari berada di posisi kasus aktif Covid-19 terendah di Indonesia dan angka kesembuhannya, serta angka kematiannya jauh di angka rata-rata kematian nasional.
“Kalo kita liat satu bulan yang lalu kasus aktif Covid-19 kalbar ini kasus aktif yang terendah, angka kesembuhannya dilaporkan mencapai mendekati 98 persen, angka kemantiannya jauh dari rata-rata yang sekarang masih berada di posisi 2,70 persen, sedangkan angka kematian di Kalbar ini 0,62 persen. Jadi, sangat kecil sekali. Kita ingin agar apa yang diperoleh Provinsi Kalbar, bapak Gubernur yang didukung segala unsur pimpinan daerah ini bisa kita pertahankan. Oleh karena itu, peningkatan kasus ini harus segera dicarikan solusinya dengan berkolaborasi baik dari TNI, Polri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan untuk menekan angka kasus aktif Covid-19,” kata Kepala BNPB.
Melihat lonjakan kasus yang ada di Kalbar disebabkan oleh kedatangan PMI dari Sarawak Malaysia yang mengantongi hasil tes PCR kedaluwarsa, Doni menegaskan akan membentuk Satuan Tugas Covid-19 Perbatasan. Rencana Pembentukan ini adalah kebijakan dari pusat.
“Untuk teknis akan diserahkan oleh Pangdam XII/ Tanjungpura dan Bapak Gubernur, bahwa kita yakin kolaborasi atau kerjasama unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah didukung TNI-Polri dan kementerian lembaga bisa secepat mungkin untuk menangani pengedalian covid-19 di Kalbar terutama di perbatasan,” tegasnya.
Dengan dibentuknya Satgas Covid-19 Perbatasan tersebut, penangangan sebelumnya dikelola secara masing-masing oleh lembaga ataupun intansi terkait, maka akan disatukan dan terukur dalam pengedalian pencegahan Covid-19 di pintu perbatasan yang ada di Kalbar. Namun sebelum dibentuknya satgas ini, seperti yang telah dilaporkan bahwa upaya pencegahan akan dilakukan masing-masing satgas daerah. Selanjutnya setelah terbentuk satgas, maka semuanya akan terkoordinasi dengan baik di satu pintu, di bawah kendali Pangdam XII Tanjungpura.
“Sesuai arahan permintaan Gubernur untuk Pangdam XII/Tanjungpura untuk menangani kasus Covid-19 di perbatasan secara khusus. Semua unsur yang ada di perbatasan nanti harus tunduk kepada kebijakan yang dikeluarkan oleh Pangdam. Kemudian segala kebutuhan yang tidak bisa diusulkan oleh pemerintah daerah, nanti akan dibantu oleh pemerintah pusat dan di sini ada BPKP Provinsi dan BPKP Pusat juga yang nanti bersama-sama untuk mengawal dari proses perencanaan hingga operasional. Itu akan dikawal oleh BPKP, agar tidak terjadi kerugian negara,” ujarnya.
Beredar informasi yang diterima bahwa PMI terpapar Covid-19 ini, tidak diterima oleh lingkungan masyarakat. Namun Gubernur Kalimatan Barat, H. Sutarmidji S.H., M.Hum, membantah kabar tersebut. Berdasarkan laporan yang diterimanya, pemerintah daerah membantu PMI untuk sembuh dari Covid-19, di mana para PMI yang dipulangkan kemarin memiliki angka _viral load_ virus Covid-19 lebih banyak dari yang lain.
“Kalo dikucilkan enggak, malah kita cari yang telah kembali ke keluarganya, karena kita mau menyelamatkan dia dan keluarganya sebab angka _viral load_ -nya tinggi sekali. Kalau cuma lima mungkin saya masih toleransi, tapi kalau 270 juta _viral load_ -nya, inikan bahaya bagi keluarga dan masyarakat. Kita mau menyelamatkan masyarakat, bukan membiarkan,” tegasnya.
Dengan nantinya akan dibentuk Satgas Covid-19 perbatasan, Gubernur Kalbar H. Sutarmidji S.H., M.Hum., akan terkordinasi dengan baik dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di pintu perbatasan. Pemerintah Provinsi Kalbar berencana akan mengaktifkan wisma negara di perbatasan untuk tempat isolasi di pintu perbatasan, setelah mendapatkan izin dari Kementerian Dalam Negeri, ada Kementerian Kesehatan dan instansi lainnya.
“Selama ini koordinasinya tidak terjalin dengan baik, maka bagaimana supaya bisa terkordinasi dengan baik. Di mana disebabkan pengunaan anggaran masing-masing intansi. Saya berharap dengan adanya satgas biasa terkordinasi dengan baik,” tutupnya. (amad)
Comment