PONTIANAK, Media Kalbar — Penyidikan terhadap dugaan penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dalam kegiatan Napak Tilas di Kabupaten Ketapang yang sedang ditangani Kejaksaan Tinggi Kalbar menjadi perhatian publik.
Namun, dari sisi hukum, penting untuk menegaskan bahwa penggunaan dana CSR tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.
Hal itu diungkapkan Pengamat dan Praktisi Hukum Dr. Herman Hofi Munawar di Pontianak, Kamis (12/11/2026).
Dana CSR Bukan Keuangan Negara
Menurut Dr. Herman Hofi Munawar, dana CSR merupakan dana yang bersumber dari kekayaan perusahaan swasta. Sifatnya sukarela dan privat, meskipun ada kewajiban bagi perusahaan tertentu berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
“Dana ini jelas berbeda dengan keuangan negara yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Keuangan negara meliputi APBN, APBD, dan kekayaan yang dipisahkan pada BUMN/BUMD. CSR tidak termasuk di dalamnya,” ujarnya.
Tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tipikor mensyaratkan adanya unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
“Ketika dana yang digunakan berasal dari CSR dan tidak bercampur dengan keuangan negara, maka unsur kerugian negara tersebut tidak terpenuhi. Akibatnya, perbuatan yang diduga terjadi meskipun mungkin mengandung unsur perbuatan melawan hukum lebih tepat dikaji dalam ranah hukum perdata seperti penggelapan atau penipuan, bukan pidana khusus korupsi,” jelasnya.
Keterlibatan Pejabat Tak Ubah Status Dana
Keterlibatan pejabat daerah dalam panitia kegiatan juga tidak serta-merta mengubah status hukum dana CSR menjadi keuangan negara.
“Selama tidak ada bukti bahwa dana tersebut masuk ke dalam kas negara atau daerah dan kemudian disalahgunakan, maka kualifikasi tindak pidana korupsi tidak dapat dipaksakan,” kata Pimpinan LBH Herman Hofi Law ini.
Penegakan hukum harus tetap berpegang pada asas legalitas dan proporsionalitas.
“Memaksakan label korupsi terhadap objek yang secara yuridis tidak memenuhi unsur-unsur tipikor justru dapat melemahkan kepastian hukum itu sendiri. Publik berhak mendapatkan kejelasan bahwa tidak semua penyimpangan dana apalagi yang bersumber dari swasta otomatis masuk dalam kategori korupsi,” tuturnya.
Dengan demikian, menurut Mantan Legislator ini, penggunaan dana CSR dalam kegiatan Napak Tilas tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.
“Proses hukum yang sedang berjalan hendaknya tetap objektif, berdasarkan alat bukti yang kuat, dan tidak melampaui batasan hukum yang berlaku,” tutupnya. (Amad)
Comment