Oleh : Bayu Apriliawan
Ada satu hal yang menarik dari pemerintahan kita belakangan ini: ketika sebuah program sudah ditempatkan sebagai prioritas nasional, mesin negara ternyata bisa bergerak sangat cepat. Regulasi dibuat, kementerian bergerak, pemerintah daerah ikut berlari, anggaran tersedia, target dipasang, dan dalam hitungan bulan kita bisa melihat hasilnya di mana-mana.
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau KDMP menjadi contoh paling jelas. Pada 21 Juli 2025, Presiden Prabowo Subianto meresmikan kelembagaan 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Tentu membentuk badan hukum belum otomatis berarti 80 ribu koperasi tersebut sudah sehat dan produktif, tetapi kemampuan negara membangun kelembagaannya dalam waktu singkat tetap menunjukkan betapa cepat birokrasi bisa bergerak ketika sebuah program dijadikan prioritas nasional.
Makan Bergizi Gratis bahkan lebih mencolok. Badan Gizi Nasional mencatat program MBG dimulai pada Januari 2025 dengan 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan sekitar 570 ribu penerima manfaat. Setahun kemudian, pada awal Januari 2026, jumlahnya sudah melonjak menjadi 19.188 SPPG dengan sekitar 55,1 juta penerima manfaat di 38 provinsi.
Belum genap tiga minggu memasuki 2026, BGN kembali mencatat jumlah SPPG meningkat menjadi 21.102 unit dengan hampir 59,86 juta penerima manfaat. Mau dilihat dari sisi apa pun, ekspansi dari 190 menjadi lebih dari 21 ribu unit pelayanan dalam sekitar satu tahun adalah mobilisasi negara dalam skala yang luar biasa.
Negara ternyata bisa ngebut.
Lalu setiap musim kemarau tiba, saya melihat karhutla dan muncul pertanyaan sederhana: kenapa urusan yang satu ini rasanya masih terseok-seok?
Api Lama, Masalah Lama
Karhutla bukan bencana yang baru kita kenal kemarin sore. Indonesia sudah melewati kebakaran besar 1997–1998, krisis asap 2015, karhutla 2019, dan berbagai episode kebakaran setelahnya. Kita bahkan sudah hafal daerah-daerah yang hampir setiap musim kemarau harus siaga: Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Kita tahu kapan musim kering biasanya datang. Kita tahu gambut yang mengering akan sulit dipadamkan, tahu titik-titik rawan, bahkan punya satelit yang bisa membaca hotspot hampir setiap hari. Dengan pengetahuan selama puluhan tahun itu, karhutla seharusnya bukan lagi kejadian mengejutkan, melainkan risiko tahunan yang kapasitas penanganannya sudah dibangun secara permanen.
Pemerintah tentu bukan tidak bekerja. Pada 21 Agustus 2026, BNPB menggelar operasi udara dan darat di enam provinsi prioritas dengan dukungan patroli, operasi modifikasi cuaca, water bombing, pos komando, dan satuan tugas darat. Langkah-langkah tersebut penting, apalagi ketika api sudah menyebar.
Tetapi justru di situlah kegelisahannya. Mengapa kekuatan negara sering paling terlihat ketika api sudah menjadi masalah, bukan jauh sebelum musim api datang?
Tahun 2026, Standar Minimum Peralatan Masih Dievaluasi
Ada satu berita resmi Kementerian Kehutanan yang menurut saya layak dibaca pelan-pelan.
Pada 14 Juli 2026, Kementerian Kehutanan menerbitkan siaran pers “Menhut Raja Antoni Evaluasi Standar Kebutuhan Personel-Peralatan Manggala Agni Hadapi Karhutla”. Menteri Kehutanan meminta disusun kebutuhan minimum personel dan peralatan yang harus dimiliki Manggala Agni agar mereka mempunyai perlengkapan yang memadai dan tidak membahayakan keselamatan petugas ketika bekerja.
Tidak ada yang salah dengan evaluasi. Standar memang harus terus diperbaiki sesuai perkembangan risiko dan teknologi.
Tetapi sulit juga untuk tidak mengernyitkan dahi. Setelah kita mengalami begitu banyak episode karhutla besar, pada 2026 pemerintah masih membicarakan bagaimana merumuskan kebutuhan minimum peralatan pasukan yang setiap tahun dikirim menghadapi api.
Bandingkan kecepatannya. Dalam waktu sekitar setahun MBG bisa berkembang dari 190 dapur menjadi lebih dari 19 ribu SPPG. Dalam hitungan bulan negara mampu membentuk lebih dari 80 ribu kelembagaan KDMP. Sementara untuk urusan yang sudah kita hadapi berpuluh tahun, standar minimum perlengkapan pasukan pemadamnya masih perlu dievaluasi.
Bukan berarti perbandingan itu sepenuhnya apple to apple. Membentuk koperasi, membangun dapur MBG, dan menyiapkan operasi karhutla adalah tiga pekerjaan yang berbeda. Tetapi perbandingan tersebut tetap menunjukkan sesuatu yang menarik tentang seberapa cepat kapasitas negara bisa dibangun ketika sesuatu benar-benar diberi prioritas tinggi.
Negara Maju Juga Kebakaran, tapi Sistemnya Disiapkan Sebelum Api
Indonesia tentu tidak bisa menyalin negara lain mentah-mentah. Karakter gambut kita berbeda dengan semak Australia atau hutan boreal Kanada. Namun cara mereka memperlakukan risiko kebakaran sebagai sesuatu yang permanen tetap menarik untuk dibandingkan.
Australia, misalnya, tidak menunggu musim kebakaran sudah buruk baru sibuk mencari pesawat. National Aerial Firefighting Centre mencatat untuk musim 2026/2027 terdapat 175 pesawat yang dikontrak secara nasional, dan jika digabung dengan armada pemerintah negara bagian, kontrak lokal, serta pesawat call when needed, lebih dari 500 pesawat dari lebih 150 operator tersedia untuk mendukung operasi pemadaman di seluruh Australia.
Tentu kesimpulannya bukan Indonesia harus membeli 500 pesawat. Itu terlalu sederhana dan belum tentu cocok dengan kebutuhan kita.
Yang menarik adalah sistemnya: kapasitas udara sudah dipetakan dan dikontrak sebelum puncak musim kebakaran. Mereka tahu berapa sumber daya tersedia, di mana ditempatkan, dan bagaimana sumber daya tambahan digerakkan saat risiko meningkat.
Kanada menggunakan pendekatan yang berbeda tetapi logikanya sama. Canadian Interagency Forest Fire Centre mempunyai National Preparedness Level dari level 1 sampai 5 yang mempertimbangkan aktivitas kebakaran, kondisi lingkungan, potensi kebakaran baru, serta ketersediaan dan kebutuhan petugas maupun peralatan. Ketika tekanan meningkat di suatu wilayah, sistem itu membantu menentukan mobilisasi sumber daya antaryurisdiksi secara nasional.
Pelajarannya sederhana. Negara-negara itu tetap kebakaran, bahkan dalam skala sangat besar. Yang berbeda adalah kebakaran diperlakukan sebagai risiko permanen yang membutuhkan kapasitas permanen, bukan hanya operasi besar setelah keadaan menjadi darurat.
Jangan Tunggu Asap Baru Sibuk
Indonesia sebenarnya sudah punya banyak perangkat. Ada SiPongi, Manggala Agni, BNPB, BPBD, TNI, Polri, Masyarakat Peduli Api, satelit hotspot, patroli terpadu, modifikasi cuaca sampai helikopter water bombing. Jadi persoalannya bukan karena negara memulai dari nol.
Yang layak dipertanyakan justru seberapa kuat kapasitas dasar itu ditempatkan dekat dengan titik risikonya. Apakah setiap daerah rawan mempunyai jumlah personel yang cukup, pompa yang siap, APD yang layak, sumber air yang dipetakan, kendaraan medan, drone, jaringan komunikasi, serta standar waktu respons yang jelas sebelum musim kemarau tiba?
Dalam urusan kebakaran, jam-jam pertama sangat menentukan. Api yang masih kecil tentu lebih mudah dikendalikan dibandingkan kebakaran yang sudah menjalar luas, apalagi pada gambut yang bisa menyimpan bara di bawah permukaan.
Karena itu ukuran keberhasilan seharusnya bukan hanya berapa banyak helikopter yang akhirnya terbang atau berapa juta liter air yang dijatuhkan. Ukuran yang lebih penting adalah berapa banyak api yang berhasil dihentikan sebelum membutuhkan helikopter.
MBG dan KDMP Justru Membuktikan Negara Mampu
Saya tidak melihat persoalan ini sebagai pilihan antara memberi makan anak sekolah, membangun koperasi desa, atau memadamkan kebakaran hutan. Negara sebesar Indonesia harus mampu mengerjakan ketiganya, dan masing-masing mempunyai tujuan publik yang berbeda.
Justru MBG dan KDMP memberi pelajaran yang menarik. Kedua program tersebut memperlihatkan bahwa ketika pemerintah memasang target nasional, menggerakkan birokrasi sampai daerah, menyediakan sumber daya, dan melakukan pengawalan dari pusat, sesuatu yang sebelumnya terlihat rumit ternyata bisa bergerak sangat cepat.
Pertanyaannya kemudian bukan kenapa MBG atau KDMP terlalu cepat. Pertanyaannya adalah kenapa kecepatan serupa belum terasa dalam membangun kapasitas permanen penanganan karhutla?
Bayangkan kalau setiap provinsi rawan mempunyai minimum essential capability yang terbuka dan bisa diperiksa publik. Berapa personel yang harus tersedia, berapa pompa dan kendaraan, berapa sumber air permanen, berapa drone patroli, berapa menit standar respons sejak hotspot terverifikasi, dan kapan dukungan udara otomatis dinaikkan.
Dengan standar seperti itu kita tidak lagi sekadar membaca berita, “BNPB menambah helikopter” ketika keadaan memburuk. Kita sudah tahu sejak sebelum musim kemarau berapa kekuatan minimum yang tersedia dan pada level risiko berapa sumber daya tambahan langsung bergerak.
Jangan Terus Bergantung pada Heroisme Petugas
Ada kecenderungan yang sering terjadi setiap musim karhutla. Ketika kebakaran membesar, kita melihat foto petugas Manggala Agni masuk ke semak, membawa selang, menginjak gambut panas, bekerja berjam-jam bahkan berhari-hari. Mereka kemudian kita puji sebagai pahlawan.
Mereka memang layak dihargai. Tetapi heroisme petugas lapangan tidak boleh menjadi substitusi untuk sistem yang kuat.
Petugas yang bagus tetap membutuhkan APD yang bagus. Petugas yang berani tetap membutuhkan pompa, kendaraan, akses air, komunikasi, dukungan udara, jumlah personel yang cukup, waktu istirahat, dan sistem komando yang jelas.
Kalau setiap musim kita masih mengandalkan cerita tentang petugas yang berjibaku mati-matian, mungkin pertanyaan yang lebih penting bukan seberapa tangguh petugas kita. Pertanyaannya justru: kenapa mereka masih harus setangguh itu hanya untuk mengimbangi keterbatasan sistem?
Prioritas Terlihat Sebelum Krisis Datang
Prioritas sebenarnya mudah dikenali. Bukan dari pidato, slogan, atau baliho, tetapi dari apa yang sudah tersedia sebelum masalah muncul.
Kalau karhutla memang dipandang sebagai risiko nasional yang datang berulang, standar personel dan peralatannya seharusnya sudah matang. Armada dan sumber daya mestinya sudah direncanakan sebelum kemarau. Peta risiko tidak berhenti menjadi dashboard cantik, sementara kesiapan lapangan masih kedodoran.
Perusahaan pemegang konsesi pun harus menjadi bagian serius dari sistem tersebut. Pencegahan tidak boleh berhenti sebagai pekerjaan pemerintah, sementara ketika lahan terbakar negara datang membawa helikopter dan biaya penanganannya akhirnya ditanggung publik.
MBG dan KDMP menunjukkan satu hal yang sebenarnya optimistis: negara kita bukan tidak mampu bergerak cepat.
Negara bisa cepat kalau mau.
Karena itu ketika masalah karhutla kembali muncul, pertanyaan yang patut diajukan bukan sekadar berapa hotspot hari ini atau berapa helikopter sudah diterbangkan. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah seberapa serius kita membangun kapasitas sebelum api datang.
Karhutla sudah terlalu lama menjadi langganan untuk terus diperlakukan seperti tamu tak diundang.
Kita tahu dia akan datang. Kita bahkan kurang lebih tahu kapan dia datang.
Kalau begitu, seharusnya kita sudah menunggu di depan pintu dengan perlengkapan lengkap—bukan baru sibuk mencari selang ketika rumah mulai berasap. (*)
*Bayu Apriliawan adalah praktisi people development dan kandidat Magister Teknologi Pertanian. Pernah menjadi pimpinan redaksi media daring di Sumatera Selatan dan Ketua BEM FP Universitas Sriwijaya. Saat ini aktif sebagai People Development & Training Center Manager di salah satu perusahaan swasta terkemuka di Kalimantan Barat.
Comment