*Regulasi Harus Diubah
Kubu Raya, Media Kalbar
Lembaga Kelautan Dan Perikanan Indonesia (LKPI) Kalbar menggelar kegiatan Pertemuan Akbar Masyarakat Nelayan pesisir Se Kalbar Di Pelabuhan Perikanan Provinsi Kalbar TPI sei Rengas, Rabu (12/4/2023).
Kegiatan ini merupakan inisiasi dan prakarsa dari Direktur LKPI Kalbar Burhanuddin Abdullan yang peduli nelayan pesisir Kalbar untuk memperoleh haknya terutama hak memperoleh BBM Solar Subsidi agar aktivitas nelayan berjalan dengan baik yang tujuannya peningkata ekonomi serta kesejahteraan masyarakat nelayan. Hadir dalam kegiatan tersebut Sekda Kabupaten Kubu Raya, Kadis Kelautan dan Perikanan Kalbar, Ketua Komisi II DPRD Kubu Raya, BPH Migas, Pertamina, KSOP, Perwakilan Kodam XII/Tpr, Perwakilan Polda Kalbar, Perwakilan Kejaksaan Tinggi Kalbar, Para Kepala Desa dan para perwakilan nelayan pesisir se-Kalbar.
Adapun nara sumber kegiatan yang sangat dinanti para nelayan ini adalah stakcholder terkait antranya Kadis KKP Provinsi Kalbar, Munsif, Anwar Rofiq – Koordinator Pengaturan BBM BPH Migas, Anwar Sahir Manager I PT. Pertamina, Surahman dari Perwakilan KSOP Pontianak dengan Moderator Glorio Sanen.
Sekda KKR Yusran Anizam saat memberikan sambutan sangat mengapresiasi kegiatan yang diiniasiasi oleh Direktur LKPI Kalbar Burhanuddin Abdulla karena kepeduliannya kepada masyarakat nelayan pesisir yang ada di Kubu Raya khususnya dimana ada lebih dari 4000 para nelayan.
Disampaikan persoalan nelayan ini banyak, salah satunya adalah BBM subsidi, sementara dalam aturannya nelayan berhak mendapatkan BBM Subsidi. “Hak ini mesti pemerintah kita memberikan pelayanan sesuai aturan yang berlaku. Ini juga jadi persoalan karena yang memperoleh non trowl, sementara nelayan kita masih menggunakan trowl dibanding pukat biasa.” Ungkap Sekda.
Diungkapkan juga bahwa pemberdayaan nelayan pesisir diupayakan selain perikanan tangkap atau melaut juga perikanan budidaya.
Burhanuddin Abdullah Direktur LKPI Kalbar menyampaikan bahwa tujuan pertemuan akbar nelayan pesisir ini ada 2 hal yaitu pertama membangun komitmen sinergisitas pemangku kebijakan bagi masyarakat nelayan pesisir terutama terkait BBM subsidi, kedua pemerintah dalam melaksanakan program secara transparan untuk masyarakat nelayan pesisir.
Dikatakan Burhanuddin bahwa dari 400 an nelayan di Kubu Raya baru ada 15 rekomendasi.
Dalam dialog berkembang masih banyaknya aturan yang membuat para nelayan sulit memperoleh haknya BBM Subsidi, sebagaimana diungkapkan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kubu Raya dari Fraksi PDIP Zulkarnaen bahwa agar nelayan bisa memperoleh haknya akan BBM solar subsidi mesti ada perubahan regulasi dengan segera.
Hal juga yang sangat ironis disampaikan Kades Kuala Karang Ibrahim yang mayoritas Warganya para nelayan namun tidak pernah mendapatkan BBM Solar subsidi.
Kegiatan ini juga dihadiri Christian Tanuwijaya – Sub Koordinator Pengaturan Ketersediaan BBM BPH Migas, Rini Dian Sari – Analis Kegiatan Hilir Migas. (Amad)
Comment