PONTIANAK, Media Kalbar
Pengadilan Agama Pontianak melaksanakan konstatering atau pencocokan objek sengketa dalam perkara kewarisan yang telah memasuki tahapan permohonan eksekusi.
Kegiatan tersebut berlangsung Jumat (13/11/2026), sekitar pukul 09.00 WIB, di Jalan S. Parman, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak.
Pelaksanaan konstatering tersebut dikawal aparat kepolisian dan dihadiri kuasa hukum Pemohon Eksekusi, Sofyan, S.H., serta Ketua Harian Laskar Prabowo LP 08 Kalimantan Barat, Edy Ruslan.
Kegiatan ini berkaitan dengan perkara Nomor 3/Pdt.Eks/2026/PA.Ptk, jo. Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Ptk, jo. Nomor 21/Pdt.G/2025/PTA.Ptk, jo. Nomor 838/KAG/2025.
Berdasarkan surat pemberitahuan pelaksanaan konstatering yang dikeluarkan melalui Jurusita Pengadilan Agama Pontianak, objek yang akan dicocokkan berupa sebidang tanah seluas 749 meter persegi dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 126 dan Surat Ukur Nomor 294 tertanggal 6 Oktober 1966, atas nama Nyonya Hasanah Zahara dan Ngadini Sastrodimedjo.
Di atas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan yang dikenal dengan nama Cafe Blingkaan.
Dalam perkara kewarisan ini, Maria Ika Fransiska binti Yose Martinus tercatat sebagai Pemohon Eksekusi.
Sementara pihak yang tercantum sebagai Termohon Eksekusi terdiri atas empat orang, yakni Elvira Carmensita, Vibriza Juliswara, Arias Vicdalini, dan Meicany Tiara.
Untuk kepentingan hukum dalam perkara tersebut, Maria Ika Fransiska memberikan kuasa kepada Sofyan, S.H. dan rekan, yang berkantor di Jalan Tanjung Raya II, Gang Suka-Suka Nomor 30 A, Kelurahan Parit Mayor, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak.
Konstatering Bukan Eksekusi Pengosongan
Sebagai bagian dari tahapan proses eksekusi perkara perdata, konstatering bertujuan mencocokkan objek yang tercantum dalam putusan pengadilan dengan kondisi faktual di lapangan.
Dalam pelaksanaannya, pencocokan dapat meliputi identitas objek, letak, luas, batas-batas tanah, serta kondisi fisik bangunan yang berada di atasnya.
Tahapan ini diperlukan untuk memastikan kesesuaian objek yang dimohonkan eksekusi dengan objek sebagaimana tercantum dalam putusan pengadilan.
Namun, perlu ditegaskan bahwa konstatering tidak sama dengan pelaksanaan eksekusi riil. Pencocokan objek tidak serta-merta berarti pengosongan, pembongkaran, ataupun pengambilalihan tanah dan bangunan pada hari pelaksanaan.
Pelaksanaan eksekusi tetap harus melalui prosedur hukum dan tahapan yang ditentukan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Kuasa hukum Pemohon Eksekusi, Sofyan, S.H., turut hadir dalam kegiatan tersebut untuk mengawal kepentingan hukum Maria Ika Fransiska.
Keterangan lebih lanjut dari Sofyan, S.H. mengenai hasil pencocokan objek, kesesuaian batas tanah, serta perkembangan proses permohonan eksekusi masih perlu disampaikan secara langsung agar informasi yang dipublikasikan dapat menggambarkan hasil kegiatan secara utuh.
Dengan dilaksanakannya konstatering pada 13 November 2026, perkara kewarisan tersebut memasuki tahapan pemeriksaan langsung terhadap objek tanah dan bangunan yang dimohonkan untuk dieksekusi.
Perkembangan selanjutnya akan mengikuti hasil konstatering dan proses hukum yang ditempuh melalui Pengadilan Agama Pontianak sesuai ketentuan yang berlaku.
(Mk/Ismail)
Comment