“Ini Manifestasi Kekecewaan, Kalbar Kaya SDA Tapi Rakyat Masih Menderita”
Pontianak, Media Kalbar
Pernyataan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, yang mengingatkan Pemerintah Pusat agar tidak membiarkan Kalbar menjadi “Papua atau Aceh berikutnya”, terus menjadi sorotan publik.
Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik, Dr. Herman Hofi Munawar, menilai pernyataan tersebut tidak semestinya langsung dimaknai sebagai sebuah ancaman.
Menurutnya, kalimat keras yang disampaikan Krisantus lebih tepat dibaca sebagai manifestasi kekecewaan yang mendalam terhadap kebijakan Pemerintah Pusat yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan masyarakat Kalimantan Barat.
“Pernyataan itu merupakan manifestasi bentuk kekecewaan warga Kalbar atas kebijakan Pemerintah Pusat yang dirasakan tidak berpihak pada kepentingan warga Kalbar,” demikian pandangan Herman Hofi.
Ia menilai pernyataan tersebut merupakan bentuk akumulasi keresahan masyarakat yang selama ini melihat adanya ketimpangan antara besarnya kontribusi Kalbar terhadap perekonomian nasional dengan manfaat pembangunan yang dirasakan masyarakat di daerah.
Kalbar Kaya SDA, Tapi Rakyat Dipertanyakan Nasibnya
Herman Hofi menyoroti posisi Kalimantan Barat sebagai salah satu wilayah yang memiliki sumber daya alam melimpah.
Emas, bauksit, batu bara hingga hamparan perkebunan sawit yang luas menjadi bagian dari kekayaan alam Kalbar yang memiliki nilai ekonomi besar dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional.
Ribuan investor juga telah menanamkan modal di wilayah Kalbar.
Namun, menurut Herman Hofi, persoalan muncul ketika nilai ekonomi yang dihasilkan dari eksploitasi sumber daya tersebut tidak dirasakan secara seimbang oleh masyarakat lokal.
Di tengah kekayaan sumber daya alam tersebut, masyarakat masih dihadapkan pada persoalan kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja, serta pembangunan infrastruktur yang belum merata.
Kondisi tersebut, menurutnya, menggambarkan sebuah ironi: daerah kaya sumber daya alam, tetapi masyarakatnya belum sepenuhnya menikmati kesejahteraan dari kekayaan tersebut.
“Ini fenomena ironis, mati di lumbung padi,” tegasnya.
Otonomi Daerah Jangan Sekadar Jargon
Herman Hofi juga mempertanyakan implementasi otonomi daerah yang selama ini menjadi salah satu semangat penting pasca-Reformasi.
Ia menilai terdapat kecenderungan kewenangan strategis terkait pengelolaan sumber daya alam semakin terpusat melalui berbagai regulasi nasional.
Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi membuat pemerintah daerah kehilangan ruang gerak dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas industri yang berada di wilayahnya sendiri.
“Pemda kehilangan kendali untuk mengawasi dan menindak berbagai pelanggaran yang dilakukan industri di wilayahnya sendiri. Semua diambil alih pusat,” ujarnya.
Ia menyebut kondisi tersebut sebagai bentuk “pseudo-autonomy” atau otonomi yang hanya bersifat administratif, ketika daerah memiliki kewenangan pemerintahan tetapi tidak memiliki ruang yang cukup untuk menentukan arah pengelolaan sumber daya strategis di wilayahnya.
Jalan Rusak, Jembatan Terbatas, Lapangan Kerja Masih Jadi Persoalan
Sorotan Herman Hofi tidak hanya menyangkut persoalan kewenangan.
Ia juga menyinggung kondisi infrastruktur di sejumlah wilayah Kalbar yang menurutnya masih membutuhkan perhatian serius.
Jalan dan jembatan yang menjadi urat nadi mobilitas masyarakat serta distribusi barang masih menghadapi berbagai persoalan.
Di sisi lain, pertumbuhan lapangan kerja dinilai belum mampu sepenuhnya mengimbangi jumlah pencari kerja.
Situasi tersebut menjadi semakin ironis ketika daerah penghasil sumber daya alam justru harus menghadapi dampak aktivitas industri berupa tekanan terhadap infrastruktur dan lingkungan.
Menurut Herman Hofi, persoalan tersebut harus menjadi perhatian Pemerintah Pusat dalam merumuskan kebijakan fiskal maupun kebijakan pengelolaan sumber daya alam.
DBH Dinilai Perlu Dikaji Kembali
Herman Hofi juga menyoroti mekanisme Dana Bagi Hasil (DBH) yang menjadi salah satu instrumen hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Menurutnya, daerah penghasil seharusnya memperoleh porsi yang proporsional dengan kontribusi sekaligus beban yang ditanggung akibat aktivitas eksploitasi sumber daya alam.
Sebab, daerah tidak hanya menerima manfaat ekonomi, tetapi juga harus menghadapi konsekuensi berupa kerusakan lingkungan, tekanan terhadap infrastruktur serta berbagai persoalan sosial yang muncul akibat aktivitas industri.
Karena itu, ia mendorong agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap kebijakan pembagian hasil dari sektor sumber daya alam.
Jangan sampai daerah menghasilkan kekayaan, sementara biaya sosial dan ekologisnya justru harus ditanggung masyarakat daerah.
Jangan Sampai Menjadi Bom Waktu Sosial
Herman Hofi mengingatkan, kekecewaan masyarakat yang terus diabaikan bukan persoalan yang bisa dianggap sepele.
Jika tidak ada solusi konkret, akumulasi kekecewaan tersebut berpotensi berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih besar.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh menunggu sampai keresahan masyarakat berubah menjadi konflik terbuka.
Prinsip keadilan sosial sebagaimana termaktub dalam Sila Kelima Pancasila dan semangat pengelolaan perekonomian nasional dalam Pasal 33 UUD 1945, menurutnya, harus diwujudkan dalam kebijakan nyata.
Bukan hanya menjadi narasi dalam pidato pejabat maupun dokumen kebijakan.
Herman Hofi Dorong Pemerintah Pusat Bertindak
Herman Hofi meminta Pemerintah Pusat segera mengambil langkah strategis untuk merespons berbagai persoalan yang menjadi sumber keresahan masyarakat Kalbar.
Salah satunya dengan melakukan evaluasi terhadap proporsi DBH dari sektor sumber daya alam agar lebih sebanding dengan kebutuhan daerah dalam memperbaiki infrastruktur dan memulihkan lingkungan.
Selain itu, pemerintah juga dinilai perlu memberikan ruang yang lebih kuat kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan terhadap investor.
Pengawasan tersebut mencakup kepatuhan terhadap regulasi, keberlanjutan lingkungan hingga penyerapan tenaga kerja lokal.
Menurutnya, investasi jangan hanya dihitung dari berapa besar modal yang masuk, tetapi juga harus dilihat dari seberapa besar manfaat yang benar-benar diterima masyarakat daerah.
“Kalbar Tidak Meminta Berlebihan”
Pada akhirnya, Herman Hofi menilai kritik yang disampaikan Wakil Gubernur Kalbar harus dibaca sebagai sebuah alarm politik dan sosial yang perlu dijawab dengan kebijakan konkret.
Bukan justru dibalas dengan polemik.
“Kritik tajam dari Wakil Gubernur adalah panggilan nurani atas penderitaan rakyat. Kalimantan Barat tidak meminta berlebihan,” tegasnya.
Menurut dia, yang dibutuhkan masyarakat Kalbar bukan sekadar janji pembangunan, tetapi keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam, pemerataan pembangunan, perlindungan lingkungan, kesempatan kerja serta ruang yang lebih kuat bagi daerah untuk mengurus kepentingannya sendiri.
Sebab, ketika kekayaan alam terus dieksploitasi sementara ketimpangan pembangunan dan kekecewaan masyarakat dibiarkan, maka persoalannya bukan lagi sekadar tentang angka investasi. (*/Amad)
Comment