Pontianak, Media Kalbar Penetapan tersangka terhadap Sekretaris Bawaslu Kota Pontianak dalam dugaan kasus dana hibah dinilai prematur. Dr. Herman Hofi Munawar selaku
Pontianak, Media Kalbar Pengamat hukum dan kebijakan publik, Dr. Herman Hofi Munawar, menyoroti keras pernyataan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen
Pontianak, Media Kalbar Pengamat hukum dan kebijakan publik, Dr. Herman Hofi Munawar, menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan di tubuh Polda Kalbar harus menjadi
Pontianak, Media Kalbar Langkah Bank Kalbar dalam menyalurkan program beasiswa kepada mahasiswa dan pelajar mendapat apresiasi luas dari berbagai kalangan. Program tersebut
Pontianak, Media Kalbar Pengamat Kebijakan Publik dan Hukum, Dr. Herman Hofi Munawar menilai saat ini masih terjadi kontradiksi dalam praktik pelayanan publik di
Pontianak, Media Kalbar “Mengantar hingga embarkasi bukan sekadar simbolis, tetapi bentuk penghormatan tertinggi terhadap niat suci warga yang hendak menunaikan ibadah haji,”
PONTIANAK, Media Kalbar Dinamika hukum Indonesia memasuki babak baru dengan masa transisi pemberlakuan KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023). Merespons hal
Pontianak, Media Kalbar “Tindakan oknum APH yang membujuk atau menekan tersangka untuk mencabut kuasa hukum adalah pelecehan terhadap sistem peradilan pidana itu
Pontianak, Media Kalbar Pengamat Publik dan Praktisi Hukum, Dr. Herman Hofi Munawar menegaskan bahwa Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin tidak bisa diproses
Pontianak, Media Kalbar Kuasa hukum ILH, Dr. Herman Hofi Munawar, menegaskan bahwa persoalan yang terjadi sejatinya merupakan sengketa bisnis yang bersifat perdata,
Pontianak, Media Kalbar Penetapan tersangka terhadap Sekretaris Bawaslu Kota Pontianak dalam dugaan kasus dana hibah dinilai prematur. Dr. Herman Hofi Munawar selaku