Pontianak, Media Kalbar
Pada hari ini Rabu tanggal 14 Desember 2022 bertempat di hotel Ibis Pontianak telah/sedang berlangsung kegiatan Focus Group Discussion oleh Persatuan Gereja-gereja Indonesia wilayah Kalbar dengan peserta kurnah lebih 100 org yang terdiri dari pengurus utama PGIW dan seluruh pimpinan gereja yang bergabung dengan PGIW Kalbar.
Adapun tema yang diangkat dalam Focus Group Discussion tersebut adalah “Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia Wilayah Kalbar Menolak Politik Identitas dan Pemanfaatan mimbar Gereja sebagai sarana kampanye Pilpres, Pileg dan Pilkada
Kegiat FGD dibuka oleh Gubernur Kalbar yang diwakili oleh kakesbangpol saudara Hermanus M.Si.Dalam sambutannya saudara Hermanus menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi pada PGIW yang menyelenggarakan kegiatan FGD yang bertemakan Penolakan terhadap politik identitas.”Katanya.
Hermanus juga mengajak PGIW selalu Bersinergi dengan pemerintah daerah dan Bawaslu untuk mengawasi dan mengawal pesta demokrasi yang lebih baik, yang berkualitas.
Kolaborasi dengan seluruh stakeholder Harus selalu dipertahankan dan menjaga toleransi di tengah keberagaman demi terciptanya kerukunan umat beragama.
Politik identitas yang nyata terjadi pada pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017 yang menciptakan masyarakat terpolarisasi dan mengancam keutuhan dan integritas bangsa.
Pemerintah Provinsi Kalbar telah memberikan dukungan sepenuhnya terhadap penyelenggara pemilu dan termasuk di dalamnya program edukasi demi menciptakan pesta demokrasi yang lebih berkualitas, dan untuk dibutuhkan dukungan semua pihak termasuk PGIW Kalbar.”ucapnya.
Kegiatan FGD juga membahas ancaman Politik identitas dan sikap moral gereja terhadap Politik identitas dan politisasi agama dalam kontestasi pemilu dengan mengahdirkan narasumber dari akademisi Dr. Johannes Julius dan Paulus Ajong selaku ketua PGIW.
Adapun materi pembahasan dalam Focus Group Discussion, diantaranya sebagai berikut :
Bahwa Pandangan Gereja terhadap Politik didasari oleh konsep Allah tidak berpolitik sehingga Gereja jangan bicara politik apalagi terlibat di dalamnya seperti memasukan muatan politik dalam atau memberikan ruang mimbar bagi kaum Politisi. Politik sering membuat manusia kehilangan integritas dan moralitas karena cendrung menghalalkan segala cara.”Tegasnya.
Tantangan Demokrasi adalah Politik Identitas yakni memperoleh kekuasaan dengan mempolitisasi Identitas/ Primordial. Seperti Politisasi agama, menjadikan agamanya menjadi acuan bagi semua, termasuk yang berbeda agama, kehidupan tidak menjadi demokratis tetapi cenderung Theokratis. Akibatnya ada pemaksaan suatu acuan nilai tertentu atas nama mayoritas terhadap acuan nilai lainnya sehingga dalam penerapannya, mereka yang berbeda didiskriminasi.
Politik identitas menggunakan segala daya-upaya, dengan memanipulasi identitas, mereka yang berbeda dikecilkan, dianggap musuh dan ketika kemenangan dicapai, bukan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama (bonum commune) melainkan cenderung dipakai untuk kepentingan golongan, itulah bahaya dari politik identitas, Karenanya harus dihindari bersama.
Idealnya Politik adalah panggilan untuk melayani karena allah berpolitik untuk kebaikan dan mencegah kejahatan. Politik merupakan pengabdian, pembelaan dan pembebasan bagi yang tertindas.
d. Politik moral adalah mempertemukan dan meselaraskan ajaran agama tentang kebenaran dan keadilan dengan nilai nilai kebangsaan yang terkandung dalam pancasila. Untuk itu, sangat penting dikuatkan Pendidikan politik berupa Pembinaan Kader, komitmen untuk kesejahteraan, kebenaran, keadilan serta konsisten terhadap consensus bernegara/empat pilar kebangsaan yang telah disepakati oleh founding father NKRI, yang mana politik identitas dikalahkan oleh politik kebangsaan.
Simbol-simbol Agama seperti mimbar dan Pemimpin Gereja harus disterilkan dari politik identitas dan praktis karena bisa memicu konflik inter dan antar umat.
Pemimpin gereja harus bersih dari politik namun menghimbau dan mendorong umat untuk menyampaikan hak politiknya (tidak golput) sesuai dengan hati Nurani dan mendukung bukan karena kesamaan identitas namun karena pertimbangan kapasitas, kompetensi, integritas, yang dapat mempersatukan, memberikan kesejahteraan dan serta memperkuat Keindonesiaan.
Gereja dan pemimpin agama agar selalu mendeklarasikan politik damai, beretika, bermartabat dengan menolak dan mencegah terjadinya politik uang, politik hitam, fitnah dan ujaran kebencian.
Menimbang bahwa politik identitas berpotensi untuk membawa perpecahan baik secara internal maupun bagi keutuhan dan integritas bangsa maka PGIW Kalbar secara terbuka menegaskan sikap dan komitmen bersama berikut:
Pada hari ini, Rabu tanggal 14 Desember 2022, Kami PGIW wilayah Kalbar berkomitmen “MENOLAK” Politik identitas dan pemanfaatan mimbar-mimbar Gereja sebagai sarana politik Praktis.
Komitmen tersebut menjadi komitmen seluruh anggota PGIW sebagai tekad untuk menciptakan pesta demokrasi yang berkualitas dan bermartabat tanpa terkontaminasi dengan politik primordialistik.”Pungkasnya(Tim/MK)
Comment