Pengadilan Menegaskan Perkara Tetap Berjalan Menuju Tuntutan Pidana. Tuduhan Hakim Menerima Suap Miliaran Rupiah Diminta Dilaporkan melalui Jalur Resmi
PONTIANAK, Media Kalbar — Perdamaian telah terjadi. Namun, perkara pidana yang menjerat Alex bin Japri dan Robet bin Rudi Santoso tidak otomatis berakhir.
Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA akhirnya menyampaikan klarifikasi resmi di tengah polemik pemberitaan mengenai persidangan kedua terdakwa dalam perkara dugaan percobaan pembunuhan dan penganiayaan berat. Pengadilan menegaskan, perdamaian yang berlangsung bukan alasan untuk menghentikan proses hukum. Perkara tetap berjalan, dengan agenda persidangan menuju tuntutan pidana oleh jaksa penuntut umum.
Dalam keterangannya, PN Pontianak juga membantah narasi yang mengaitkan perkara tersebut dengan tindak pidana narkotika maupun pelanggaran Undang-Undang Darurat mengenai senjata api atau senjata tajam. Menurut pengadilan, kedua perkara itu didakwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Klarifikasi ini sekaligus menempatkan dua persoalan di ruang publik: bagaimana perdamaian para pihak dipertimbangkan dalam proses pidana, dan bagaimana tuduhan serius terhadap integritas hakim semestinya ditangani.
Dakwaan Berlapis, Perkara Tetap Berjalan
Alex dan Robet masing-masing menjalani persidangan dalam perkara Nomor 444/Pid.B/2026/PN Ptk dan Nomor 447/Pid.B/2026/PN Ptk.
Dalam surat dakwaan, jaksa menyusun dakwaan secara subsidair. Dakwaan primair merujuk pada dugaan percobaan merampas nyawa orang lain sebagaimana Pasal 458 juncto Pasal 17 ayat (1) KUHP. Dakwaan subsidair mengacu pada dugaan penganiayaan berat berdasarkan Pasal 468 ayat (1), sedangkan dakwaan lebih subsidair merujuk pada Pasal 466 ayat (2) KUHP mengenai penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.
Pengadilan menegaskan, surat dakwaan tersebut tidak menguraikan tindak pidana narkotika ataupun tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Darurat mengenai senjata api atau senjata tajam. Karena itu, PN Pontianak menyatakan pemberitaan atau pernyataan di media sosial yang menghubungkan perkara tersebut dengan tindak pidana itu tidak benar dan menyesatkan.
Pernyataan tersebut merupakan penegasan posisi resmi pengadilan. Sementara itu, pembuktian atas dakwaan pidana tetap harus mengikuti proses persidangan dan putusan yang berwenang.
Perdamaian Diperiksa di Hadapan Majelis Hakim
Menurut PN Pontianak, persidangan telah mendengarkan keterangan saksi Emayanti, Juwita, serta Andi alias Sidak. Majelis juga mendengarkan keterangan kedua terdakwa.
Pengadilan menyebut para terdakwa pada pokoknya membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan penyidik, mengakui perbuatannya sebagaimana dakwaan jaksa, dan menyatakan merasa bersalah. Keterangan tersebut merupakan uraian pengadilan mengenai jalannya persidangan.
Persoalan perdamaian kemudian menjadi bagian yang diperiksa secara terbuka. Majelis hakim meminta Andi alias Sidak, Robet, dan Alex hadir untuk memastikan kembali perdamaian yang sebelumnya dilakukan pada tingkat penyidikan. Proses itu, menurut pengadilan, berlangsung di hadapan jaksa, penasihat hukum para terdakwa, dan masyarakat yang mengikuti persidangan.
Pengadilan menjelaskan bahwa perdamaian dapat dipertimbangkan dalam putusan dengan memperhatikan prinsip keadilan restoratif. Tujuannya, antara lain, memulihkan hubungan sosial dan mencegah konflik berkepanjangan antara para pihak maupun keluarga mereka.
Namun, ada batas yang perlu dipahami: perdamaian bukan dengan sendirinya penghapusan pertanggungjawaban pidana. Pengaruhnya terhadap tuntutan dan putusan tetap bergantung pada pertimbangan hukum dalam perkara tersebut.
Mengapa Perdamaian Tidak Menghentikan Perkara?
PN Pontianak menyatakan perkara ini tidak memenuhi persyaratan Pengakuan Bersalah (plea bargain) dan Mekanisme Keadilan Restoratif (MKR) sebagaimana dijelaskan majelis dalam persidangan. Pengadilan menyebut status para terdakwa sebagai residivis dan ancaman pidana dalam dakwaan yang melebihi lima tahun sebagai alasan yang mendasari penjelasan tersebut.
Karena itu, perkara tetap berlanjut menuju tahap tuntutan pidana.
Pengadilan juga menerangkan bahwa jaksa masih memiliki kesempatan mengajukan permohonan pembuktian tambahan sebelum putusan dijatuhkan, apabila dipandang diperlukan dan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.
Artinya, proses belum selesai. Perdamaian menjadi salah satu hal yang dapat dipertimbangkan, tetapi bukan pengganti seluruh tahapan pemeriksaan perkara.
Tuduhan Suap Miliaran Rupiah, Pengadilan Minta Jalur Resmi
Bagian paling keras dalam klarifikasi PN Pontianak menyangkut tuduhan bahwa majelis hakim menerima uang suap miliaran rupiah.
Pengadilan menyayangkan munculnya pernyataan di ruang publik yang dinilai mengarah pada tuduhan serius terhadap integritas hakim. PN Pontianak meminta pihak yang memiliki informasi atau bukti mengenai dugaan tersebut untuk menempuh mekanisme pelaporan resmi, bukan hanya menyampaikan pernyataan di media sosial atau media massa.
Dalam keterangannya, pengadilan menyebut sejumlah saluran pengaduan, yakni Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
PN Pontianak juga menyatakan telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sejak 2022 hingga saat ini. Pengadilan menegaskan komitmen menjaga integritas, profesionalitas, serta independensi hakim dari intervensi pihak mana pun.
Meski demikian, pernyataan mengenai integritas lembaga dan keberadaan sistem antisuap tidak dengan sendirinya menggantikan pemeriksaan atas suatu laporan apabila bukti dugaan pelanggaran benar-benar disampaikan. Sebaliknya, tuduhan suap juga tidak dapat diperlakukan sebagai fakta tanpa bukti yang dapat diuji.
Publik Menunggu Proses yang Terang
Klarifikasi pengadilan memperjelas posisi lembaga peradilan mengenai dakwaan, perdamaian, dan kelanjutan proses pidana. Namun, perkara ini masih menyisakan satu tahapan penting: tuntutan jaksa dan proses menuju putusan.
Di titik inilah transparansi prosedur dan ketelitian pemberitaan diperlukan. Pernyataan resmi pengadilan harus diberitakan secara utuh, sementara tuduhan yang beredar di ruang publik perlu diuji berdasarkan bukti dan mekanisme yang sah.
Bagi masyarakat, ukuran kepercayaan bukan hanya kerasnya bantahan atau banyaknya tuduhan. Yang lebih penting ialah apakah setiap tahapan hukum dijalankan secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, dan bebas dari intervensi.
Perdamaian boleh menjadi pertimbangan. Tuduhan boleh disampaikan dan diperiksa. Namun, proses hukum harus tetap berdiri di atas bukti, bukan tekanan opini. (*/Amad)
Comment