Pontianak, Media Kalbar
Publik Kalimantan Barat dihebohkan dengan berita penghadangan Ketua Komisi V DPR Lasarus oleh seorang pria saat melintasi jalan Siduk-Sukadana, Kayong Utara. Peristiwa ini berbuntut saling sindir menyindir antara Legislator PDI Perjuangan tersebut dengan Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji.
Lasarus mengatakan bahwa jalan tersebut merupakan tanggung jawab dari Gubernur sebab statusnya sebagai jalan provinsi, berbeda jika itu jalan nasional maka tanggung jawabnya oleh Pemerintah Nasional. Sedangkan dipihak yang lain, Sutamidji melalui kanal facebooknya menyebutkan bahwa dia telah mengusulkan jalan tersebut untuk menjadi jalan nasional tetapi tidak mendapat respon yang baik dari pihak nasional.
“Menjelaskan tentang jalan Siduk-Sukadana-Telok Batang, tepatnya Agustus 2018 diusulkan jadi jalan Nasional, tapi sampai hari ini tak diperjuangkan, padahal kita punya pejabat dipusat yang membidangi Infrastruktur.” Tulis Sutarmidji
Menanggapi kejadian ini, Sultan Alam Gilang Kusuma, Pengamat yang juga Direktur Fodaru Research Institute mengatakan bahwa peristiwa ini menandakan demokrasi yang mulai matang di Kalbar terlepas dari berbagai tendensi menjelang tahun politik 2024.
“Peristiwa ini menandakan demokrasi yang mulai sehat, mulai matang, sebab amanat undang – undang untuk mereka yang duduk di Legislatif dan Eksekutif salah satunya saling bertengkar. Maksud saya, legislatif itu diamanati untuk mengkoreksi habis dan mengawasi kerja – kerja eksekutif karena kultur kita selama ini tidak demokratis karena orang tidak paham paradigma kerja demokrasi Indonesia.” Komentar Sultan kepada mediakalbarnews.com (Media Kalbar), Senin (16/5)
Dia juga menyebutkan bahwa tradisi politik yang selama ini ada di Indonesia cenderung disalahpahami terlebih jika menyangkut koalisi politik usung mengusung.
“Biasanya ya, kalau dia adalah parpol yang mengusung si kepala daerah pada gak berani nyeruduk dan mengomentari kerja – kerjanya, padahal parpol itu hanya alat, setelah terpilih mereka bekerja dibawah aturan undang – undang dan mewakili rakyat, jadi jika eksekutif gagal bekerja tugas legislatif untuk menghajar habis ga peduli dia parpol koalisi pemerintah atau bukan.” Tambahnya lagi
Diakhir dia menambahkan bahwa kultur seperti ini tidak boleh terus berlangsung terlebih di era perubahan yang semakin cepat ini. (Amad)
Comment