Ada bilang, sebaiknya Prabowo jangan dikasih pidato, bisa panas negeri ini. Terbaru, begitu dikasih microphone, ia langsung menuduh wartawan, jurnalis, pengamat, LSM sebagai londo ireng. Untuk sementara AJI minta RI-1 minta maaf. Sementara PWI masih diam, atau takut? Simak narasinya sambil seruput Koptagul, wak!
Kalau politik Indonesia itu warung kopi, maka pidato Prabowo Subianto di Harlah ke-28 PKB, 23 Juli 2026, adalah kopi hitam dicampur sambal, durian, dan bensin. Sekali seruput, semua langsung melek. Tiba-tiba keluar satu jurus dari gudang sejarah yang mungkin sudah berdebu, bersarang laba-laba, rayap pun ogah mengunyahnya, “londo ireng.” Kata yang dulu dipakai buat menyebut pribumi membantu penjajah Belanda itu mendadak disulap menjadi rudal balistik politik. Sasarannya bukan VOC, bukan Jan Pieterszoon Coen, melainkan wartawan, jurnalis, pengamat, sampai LSM. Waduh… sejarah rupanya sekarang bisa disewa harian.
Logikanya bikin kepala muter seperti kipas angin seharga 1,8 triliun. Dulu “londo ireng” identik dengan orang yang bekerja untuk kolonial. Sekarang, orang membawa kamera, mengetik berita, mengkritik kebijakan, atau sekadar bertanya dalam konferensi pers, bisa mendadak naik kasta menjadi keturunan VOC edisi 5G. Kalau begini terus, jangan-jangan besok tukang parkir yang bertanya “karcisnya, Pak?” ikut dicurigai agen Hindia Belanda.
Presiden pun mengeluarkan angka pamungkas. Katanya pemerintah telah memperbaiki lebih dari 67 ribu sekolah. Namun media, menurutnya, justru sibuk memotret sekolah yang masih rusak. Wartawan dianggap doyan mencari genteng bocor ketimbang ruang kelas baru. Pengamat dicurigai. LSM ditanya siapa yang menggaji. Kalimat itu meluncur seperti mercon satu dus. Bunyinya bukan “duar” lagi, melainkan “duar-duar-duar” sampai ayam kampung pun lupa arah pulang.
Begitu pidato selesai, republik langsung berubah menjadi grup WA ormas saat dengar ada investor mau beli tanah. Semua bicara bersamaan. AJI meminta permintaan maaf Prabowo. YLBHI mengingatkan, stigmatisasi terhadap kebebasan sipil. Sementara itu, PWI memilih memainkan jurus legendaris Nusantara, mode hening maksimal. Diamnya bukan lagi seperti ikan di akuarium. Ini sudah level patung di bundaran. Burung gereja bisa bikin sarang di pundaknya tanpa merasa terganggu.
Nah, di sinilah sinetronnya mulai mengalahkan rating drama 1.000 episode. Waktu Hotman Paris melontarkan ucapan yang dianggap melecehkan wartawan, PWI bergerak secepat promo tanggal kembar. Belum sempat kopi dingin, laporan polisi sudah meluncur. Tetapi sekarang, ketika istilah “londo ireng” keluar dari mulut kepala negara, langkahnya mendadak berubah seperti kura-kura sedang menarik gerbong kereta. Pelan sekali. Pelan sampai siput menyalip sambil melambaikan tangan.
Publik pun mulai garuk-garuk kepala sampai ketombe ikut berdiskusi. Apa keberanian organisasi wartawan memiliki mode otomatis? Kalau lawannya artis, gas penuh. Kalau lawannya presiden, mendadak sinyal hilang. Jangan-jangan mikrofon PWI sedang masuk mode pesawat. Atau mungkin tombol suaranya tertinggal di ruang rapat yang AC-nya terlalu dingin.
Drama ini akhirnya terasa seperti sirkus politik terbesar di Asia Tenggara. Ada presiden yang menghidupkan istilah kolonial, wartawan merasa dilabeli, organisasi pers masih mengukur arah angin, pengamat sibuk menganalisis, dan rakyat hanya bisa membeli singkong goreng ukuran jumbo. Semua sibuk berdebat tentang “londo ireng”, sementara warung kopi di sudut kampung mungkin lebih damai membahas KDMP.
Kini panggung tinggal menyisakan satu pertanyaan besar. Akankah PWI mengeluarkan jurus sama kerasnya seperti saat menghadapi Hotman Paris? Atau justru memilih menjadi ahli meditasi nasional terus diam sambil berharap badai berlalu sendiri? Entahlah. Yang jelas, politik Indonesia memang tidak pernah kehabisan penulis skenario. Pastinya selalu ada tontonan gratis. (*)
Penulis: Rosadi Jamani
Comment