SEKADAU, Media Kalbar – Proyek peningkatan jalan Nanga Taman–Nanga Mahap Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat bernilai Rp14,81 miliar menjadi sorotan publik.
Jalan yang seharusnya membuka akses ekonomi justru memunculkan kritik setelah disebut “mulus saat peresmian, retak sehari kemudian”.
Anggaran Fantastis, Harapan Besar
Papan proyek berdiri dengan angka mencolok: Rp14,81 miliar. Anggaran itu bukan sekadar deretan nol dalam dokumen pemerintah, melainkan hasil pungutan pajak masyarakat.
Proyek ini diharapkan membuka akses ekonomi, mempercepat distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Manfaat yang ditargetkan antara lain distribusi hasil pertanian lebih lancar, biaya logistik menurun, serta akses pasar baru terbuka.
Namun publik bertanya: apakah jalan ini benar-benar awet, atau hanya mulus saat peresmian? Tanpa transparansi progres pekerjaan, mutu konstruksi, hingga mekanisme pemeliharaan, proyek bernilai hampir Rp15 miliar ini dikhawatirkan hanya menjadi deretan angka tanpa makna.
Sorotan ke Kontraktor “AHAN”
Kontraktor pelaksana disebut publik bernama AHAN. Meski terdaftar resmi, reputasi kontraktor ini dipertanyakan. Sikap yang dinilai “jemawa” dan dugaan lemahnya pengawasan mutu membuat nama AHAN menjadi bahan olok-olok di warung kopi, dianggap simbol “kontraktor aneh” yang lebih pandai berkelit daripada bekerja sesuai standar.
Perkara ini muncul bukan untuk menghakimi, melainkan mengingatkan bahwa kontraktor berstandar resmi seharusnya menghadirkan kualitas, bukan sekadar papan proyek.
Dampak ke Ekonomi dan Sosial Warga
Kerugian ekonomi mulai dirasakan pedagang di Nanga Mahap. Omset menurun akibat akses jalan rusak. Warga harus memutar jauh untuk ke pasar, sekolah, dan fasilitas kesehatan. Mobilitas tersendat, distribusi barang terhambat, risiko kecelakaan meningkat.
“Uang rakyat seharusnya menghasilkan jalan bertahan bertahun-tahun, bukan sekadar proyek selesai di atas kertas,” ucap seorang pengendara yang berteduh di tepi jalan, Minggu (26/7/2026)
Dampak sosialnya lebih luas: anak sekolah terlambat, pasien sulit mencapai rumah sakit, dan biaya transportasi melonjak. Jalan rusak bukan sekadar lubang di aspal, melainkan “lubang dalam kepercayaan publik”.
Tuntutan Transparansi dan Pengawasan
Dugaan bermasalah pada ruas Nanga Taman–Nanga Mahap merupakan bentuk pengawasan sosial. Partisipasi publik dinilai penting. Warga dapat melaporkan dugaan ketidaksesuaian melalui mekanisme pengaduan resmi pemerintah.
Akuntabilitas pembangunan tidak hanya tanggung jawab kontraktor, tetapi juga pengawasan masyarakat.
Sampai berita ini ditulis, konfirmasi dari pejabat Dinas PUPR Kalimantan Barat belum diperoleh. “Senyap. Diam. Seakan jalan Rp14,81 miliar itu lebih cepat retak daripada jawaban pejabat.” (*/Amad)
Comment