by

Raih Juara 3 Terbaik Pelaksanaan Mobile IP Clinic, Kumham Kalbar Siap Sukseskan Tahun Merek 2023

Denpasar, Media Kalbar

Kakanwil Kemenkumham Kalbar, Pria Wibawa menghadiri Rapat Koordinasi Teknis Kinerja Program Penegakan dan Pelayanan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual dengan seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Anvaya Beach Resort, Senin (31/10/2022).

Rapat Koordinasi ini Menghadirkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly sebagai Keynote Speech, Menkumham optimis di tahun 2023 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan nasional pasca pandemi melalui kekayaan intelektual (KI) .

“Kemenkumham melalui Direktorat Jenderal Kekayan Intelektual (DJKI) akan menargetkan kenaikan jumlah permohonan dan pelindungan kekayaan intelektual tahun depan. Ini karena KI bisa kita manfaatkan untuk recover together, recover stronger,” ujar Yasonna saat membuka Rapat Koordinasi Teknis Kinerja Bidang KI.

Yasonna mengatakan bahwa Kemenkumham akan mensinergikan seluruh program DJKI dengan direktorat lain seperti Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Jenderal Peraturan & Perundang-undangan, Badan Pembinaan Hukum Nasional untuk mendukung peningkatan ekosistem KI Indonesia.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Plt. Dirjen KI) Razilu mengatakan bahwa Ditjen KI Kemenkumham menargetkan peningkatan permohonan KI sebesar 17 persen pada 2023. Untuk mendukung hal ini, DJKI telah membuat tiga program unggulan yaitu Safari Menteri Hukum dan HAM RI, DJKI Aktif Belajar dan Mengajar, dan Indonesia IP Academy.

“Pak Menteri Yasonna akan siap menjaring aspirasi masyarakat dalam pembenahan layanan KI melalui program Safari Menkumham. Program ini sesuai dengan prioritas nasional tiga yakni tentang Program Prioritas Nasional.

Selain itu, Razilu juga mengatakan bahwa pihaknya akan berupaya meningkatkan jumlah KI yang dilindungi hingga 8%. Beberapa program telah diinisasi untuk target tersebut yakni Geographical Indication (GI) Promoting Camp, One Village One Brand, dan Mobile IP Clinic.

“Kami akan melaksanakan GI Promoting Camp untuk membantu pemberdayaan 100 GI dalam negeri yang telah terdaftar. Kami juga mendorong adanya One Village One Brand untuk merek kolektif,” terang Razilu.

Selama 2022, DJKI telah berhasil melaksanakan 37 kegiatan Mobile IP Clinic (MIC) di 33 provinsi Indonesia. MIC yang diikuti 9.747 orang ini memiliki peran strategis untuk bersinergi dengan pemerintah dan stakeholder daerah lainnya sebagai bukti dan bentuk negara hadir dalam memberikan layanan yang lebih dekat kepada masyarakat.

Kanwil Kemenkumham Kalbar yang di Wakili Kakaknwil menerima penghargaan atas Juara 3 Terbaik atas Pelaksanaan MIC. Perolehan ini menjadi pelecut tersendiri bagi Kanwil Kemenkumham Kalbar untuk terus menyebarkan informasi melalui diseminasi terkait Kekayaan Intelektual di Kalimantan Barat.

“Hal ini tentu menjadi pelecut bagi kami untuk terus memacu pendaftaran Kekayaan Intelektual di Kalimantan Barat, terutama pada pendaftaran Merek yang sejelan dengan program 2023 sebagai Tahun Merek,”tegas Kakanwil.

Kakanwil hadir didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Harniati, Kepala Bidang Pelayanan Hukum Muhayan, Kepala Subbidang Humas RB TI Zulzaeni Mansyur dan JFU Sub Bagian Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham Kalbar Sigit Pramono dan Sari Nurhadi.

Program Unggulan DJKI

Selanjutnya, program unggulan DJKI lainnya adalah membuat prioritas nasional KI Komunal, kamp pelatihan mempromosikan produk indikasi geografis, klinik KI bergerak, persiapan pencanangan kawasan karya cipta 2024, patent examiner goes to campus.

“Prioritas nasional KI Komunal itu upaya pemberdayaan KI Komunal untuk dimanfaatkan secara luas melalui promosi dalam database KI komunal Indonesia. Sedangkan, Patent Examiner Goes To Campus adalah layanan konsultasi dan pendampingan pemeriksa paten secara intensif kepada pemohon paten, untuk mendorong pertumbuhan paten nasional,” tutur Razilu

DJKI juga akan melanjutkan program Sertifikasi Pusat Perbelanjaan Berbasis Kekayaan Intelektual dalam upaya pelindungan KI dan mengurangi peredaran barang palsu. Ditjen KI Kemenkumham menarget penyelesaian penanganan aduan pelanggaran ini hingga 100 persen pada tahun depan.

Selain itu, upaya DJKI dalam menyelesaikan 99 persen permohonan KI pada 2023 adalah dengan membuat aplikasi Persetujuan Otomatis Perpanjangan (POP) Merek, penerapan ISO 9001:2015 di lingkungan DJKI. DJKI juga akan mengimplementasikan sertifikasi ISO 27000 untuk keamanan sistem teknologi informasi.

Dengan hadirnya berbagai inovasi tersebut, tentunya DJKI tidak dapat melaksanakan seluruhnya tanpa sinergitas dan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan stakeholdernya. Oleh karena itu, Yasonna meminta seluruh pemangku kepentingan terus bergandengan tangan dalam upaya ini.

“Dengan program kerja di bidang KI yang tidak hanya diampu oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) tetapi juga oleh Kantor Wilayah, maka saya memerintahkan agar kinerja 2023 fokus pada peningkatan permohonan KI nasional,” kata Yasonna. (*/anad)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed