Saya membaca pernyataan sikap masyarakat Ketungau Hilir itu sambil geleng kepala. Ini bukan lagi surat biasa. Ini surat kemarahan level kiamat kecil. Rakyat sudah marah sampai ubun-ubun, sampai akar rambut, sampai baut motor yang copot di jalan berlumpur. Simak narasinya sambil seruput Koptagul, wak!
Nuan bayangkan! Dalam surat resmi tanggal 13 Mei 2026 di Aula Kantor Kecamatan Ketungau Hilir, masyarakat memberi ultimatum keras. Mereka meminta pemerintah dan perusahaan segera menindaklanjuti Surat Bupati Sintang Nomor 500.8.1/3078/DISBUNAK-C tertanggal 8 Mei 2026 soal perbaikan ruas Jalan Sintang–Semubuk–Seputau 3.
Mereka kasih tenggat sampai 18 Mei 2026.
Kalau tak ada progres? Rakyat ancam tutup akses jalan CPO perusahaan pada 20 Mei 2026.
Ini bukan gertakan warung kopi. Ini sudah level rakyat menabuh genderang perang lumpur.
Yang bikin saya miris sekaligus ngakak pahit, masyarakat sampai harus menulis poin khusus meminta perusahaan sawit “lebih proaktif” membantu perbaikan jalan. Astaga. Negara punya APBN ribuan triliun, APBD bertumpuk, pejabat tiap tahun studi banding entah belajar apa, tapi rakyat masih berharap truk sawit lebih berguna dari sebagian pejabat.
Luar biasa negeri ini.
Sawit keluar tiap hari. CPO meluncur mulus menuju pelabuhan. Duit berputar seperti kipas angin kosan bulan Mei. Tapi rakyat di sekitar kebun masih mandi lumpur gratis. Jalan rusak bertahun-tahun seperti sengaja dipelihara jadi situs geologi.
Mungkin sebentar lagi Kementerian Pariwisata bisa promosikan, “Wisata Offroad Ketungau, sekali lewat tulang belakang bergeser.”
Saya paling tersentak di poin nomor enam.
Kalau jalan tidak diperbaiki, masyarakat mengancam, menolak ikut Pemilu dan Pilkada, menolak perayaan HUT RI 2026, menolak bayar pajak kendaraan.
Sadis.
Ini bukan sekadar protes. Ini rakyat mulai kehilangan iman kepada negara. Mereka merasa republik hanya datang saat musim kampanye. Setelah itu hilang seperti mantan habis pinjam uang.
Saat caleg datang, rakyat dipeluk. Saat rakyat minta jalan, rakyat dipukul lumpur.
Bahkan yang lebih tragis, masyarakat sampai harus meminta material batu berkualitas dalam pengerjaan jalan. Artinya rakyat sudah terlalu sering ditipu proyek abal-abal. Mereka hafal pola klasik. Jalan diperbaiki seminggu, habis itu hancur lagi. Aspal tipisnya mungkin cuma setebal kulit lumpia.
Saya membayangkan anak sekolah di sana. Berangkat pagi bukan belajar matematika dulu, tapi belajar drifting lumpur. Orang sakit dibawa ke puskesmas mungkin rasanya seperti diguncang dalam mesin molen semen. Ibu hamil lewat jalan itu bisa merasa sedang naik wahana ekstrem tanpa tiket.
Sementara di kota, pejabat sibuk bicara transformasi digital, smart city, green economy, AI, hilirisasi, dan istilah langit lainnya. Di Ketungau, rakyat mungkin cuma ingin satu teknologi mutakhir, jalan yang tidak bikin shockbreaker masuk ke alam gaib.
Yang membuat surat ini makin keras, pernyataan itu ditandatangani kepala desa, tokoh masyarakat, hingga camat. Artinya kemarahan ini bukan suara satu-dua orang. Ini akumulasi dendam sosial bertahun-tahun.
Negara jangan salah baca.
Kalau rakyat sudah mengancam boikot Pemilu dan HUT RI, itu bukan karena mereka anti Indonesia. Mereka cuma capek jadi warga kelas lumpur. Merdeka di pidato, sengsara di jalan.
Biasanya, rakyat desa itu sabarnya panjang.
Tapi kalau orang kampung sudah marah, percaya saja, lumpur bisa lebih menakutkan daripada demonstrasi di ibu kota.
Saya tak tahu lagi, kalau kemarahan rakyat itu dicuekin, dianggap angin lalu, perlu rasanya negeri ini bikin perusahaan korek kuping skala besar. Korek kuping satu-satu pejabat baik di pusat sampai daerah, biar tak budek akut. Atau, diajak seruput Koptagul biar otaknya waras. (*)
Penulis : Rosadi Jamani Ketua Satupena Kalbar
Comment