Pontianak, Media Kalbar
Dalam rangkaian Reses Komisi 3 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Provinsi Kalbar pada hari Jumat (14/7/2023. Kunker tersebut diterima langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Kalbar Pria Wibawa besera para Kadiv, dan Kepala UPT dilingkungan Kanwil Kemenkumham Kalbar.
Anggota Komisi III DPR RI yang hadir antara lain Johan Budi Sapto Pribowo (F-PDI Perjuangan), H. Rudy Mas’ud, S.E., M.E. (F-P Golkar), Novri Ompusunggu, S,H., M.H. (F-PDI Perjuangan), H. M. Nasir Djamil, M.Si. (F-PKS).
“Ini reses DPR RI komisi 3, hari ini melaksanakan kunjungan kerja di tiga provinsi, Banten, Sumsel dan Kalbar. Tujuannya satu menyerap aspirasi, dua kita melaksanakan pengontrolan seluruh mitra-mitra komisi 3 melaksanakan kegiatan ini sesuai agenda kita.” Kata Ketua Tim Komisi III DPR RI, Rudy Mas’ud, SE kepada awak media usai melakukan pertemuan Rapat Dengar pendapat dengan jajaran Kanwil Kemenkumham Kalbar di Aula Kanwil Kemenkumham Kalbar, Jumat (14/7).
Dikatakan bahwa di Kalbar pertama banyak sorotan kaitan TPPO, kedua peredaran gelap narkotika dan ketiga di kemenkumham hambatan terkait Overcrowded. “Jadi Overcrowded dari lapas-lapas di Kalbar tinggi sekali, kapasitasnya diatas 100%, dan kami menyerap aspirasi banyak sekali, khususnya bidang lapas kaitan dengan pembangunan gedung-gedung yang saat ini banyak yang rusak, hampir 100 % rusak dan yang kedua penambahan gedung untuk spesial untuk korban narkotika.” Jelasnya.
Disampaikan setelah menyerap aspirasi nanti akan disampaikan saat raker dengan kementerian terkait, “kami akan menyampaikan aspirasi-aspirasi ini.” Ujarnya.
Menurutnya karena ini memang tugas dari Komisi III untuk menyampaikan aspirasi agar setiap kabupaten/kota dan provinsi yang dikunjungi untuk menyerap aspirasi dan menyampaikan aspirasi agar ditindaklanjuti terutama kaitan dengan anggaran yang sangat minim dengan luas areal, dan banyak daerah perbatasan yang harus dibenahi khususnya bidang imigrasi.
Untuk TPPO ungkap Rudy, ada masukan dari Kakanwil agar tokoh-tokoh masyarakat bagaimana cara untuk melakukan pendekatan agar tidak mengirim orang keluar negeri, kemudian orang yang dipulangkan dari malaysia bukan asal kalbar ini juga jadi perhatian kalau tidak ditangani bisa mereka kembali lagi melalui jalur tidak resmi.
Disampaikan juga terkait barang sitaan, pihaknya minta secara tertulis dimana anggaran yang digunakan adalah anggaran DIPA dari Kemenkumham yang ada di Kalbar, sementara PNBP saat dilelang masuk ke Pusat, “ini juga menjadi perhatian kami.” Tandasnya.
Ditempat yang sama Kakanwil Kemenkumham Kalbar Pria Wibawa sangat mengapresiasi kunjungan kerja komisi III DPR RI dan memang ditunggu agar persoalan yang ada di Kalbar ini menjadi masukan para pimpinan di komisi 3 ditingkat pusat.
“Kami melakukan pekerjaan sesuai dengan tupoksi kami, hal yang belum prioritas perlu disampaikan menjadi prioritas untuk dibahas di Pusat. Contoh pembangunan pemasyrakatan, dimana struktur banguanannya disini perlu perhatian dan memprihatinkan.” Ungkapnya.
Pria Wibawa juga menyampaikan saat workshop dengan ditjen PAS sudah disampaikan dan juga Ditjen Pas mempunyai standar bangunan yang sudah ditetapkan, diharapkan disini bangunan pemasyarakatan dibangun kembali sesuai standar yang sudah ditetapkan.
Kemudian terkait TPPO kanwil kemenkumham kalbar sudah melakukan langkah-langkah. “Terkait WNI yang dipulangkan dari malaysia bukan masyarakat Kalbar, kalau masyarakat kalbar tidak masalah, kalau bukan orang Kalbar ini kalau tidak mempunyai uang kemungkinan untuk kembali ke Malaysia melalui jalur tikus ini perlu perhatian, ini memang jadi incaran para tekong-tekong di Malaysia karena gajinya murah dan memprihatinkan. Hal ini perlu perhatian.” Ungkap Pria Wibawa.
Sebelumnya Rombongan Komisi III DPR RI diterima dengan tarian khas Kalbar, dilanjutkan dengan pemakaian tanjak oleh Kakanwil Kemenkumham Kalbar kepada Ketua tim dan Anggota Komisi 3 DPR RI. (Amad)
Comment