KUBU RAYA, Media Kalbar
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kubu Raya, Yusran Anizam, meminta masyarakat untuk tetap bersabar terkait proses pemekaran Kecamatan Kumpai Raya.
Ia memastikan usulan tersebut masih berproses di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan seluruh tahapan persyaratan dari pemerintah pusat telah dipenuhi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
Hal itu disampaikan Yusran saat konferensi pers di Sungai Raya, Sabtu (18/7/2026).
Proses Sudah Sampai Kemendagri
Menurut Yusran, Pemkab Kubu Raya terus mengawal proses administrasi dan melakukan komunikasi intensif dengan Kemendagri agar usulan pemekaran Kecamatan Kumpai Raya segera memperoleh persetujuan.
“Kami memahami harapan masyarakat agar Kecamatan Kumpai Raya segera terbentuk. Namun, proses ini memiliki mekanisme dan tahapan yang harus dilalui di pemerintah pusat. Seluruh persyaratan yang diminta sudah kami penuhi, sehingga saat ini kami tinggal menunggu proses lebih lanjut dari Kemendagri,” ujarnya.
Imbauan Cegah Hoaks
Yusran juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh berbagai informasi yang beredar terkait pemekaran.
“Kami meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar. Percayakan proses ini kepada pemerintah daerah yang terus berupaya mengawal hingga ke pemerintah pusat. Mohon tetap bersabar karena prosesnya memang sedang berjalan,” tegasnya.
Tak Hanya Kecamatan, Desa Juga Dimekarkan
Selain pemekaran kecamatan, Yusran mengungkapkan Pemkab Kubu Raya juga tengah mendorong pemekaran beberapa desa.
“Bahkan, berkas usulan pemekaran desa tersebut telah sampai di meja Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan sedang menunggu proses lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku,” jelasnya.
“Jadi bukan hanya pemekaran kecamatan yang sedang kami perjuangkan. Pemekaran beberapa desa juga terus kami dorong. Ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk mempercepat pelayanan dan pemerataan pembangunan bagi masyarakat,” tambahnya.
Ia berharap masyarakat terus memberikan dukungan dan doa agar seluruh usulan pemekaran, baik kecamatan maupun desa, dapat segera disetujui pemerintah pusat. Dengan begitu manfaatnya bisa dirasakan melalui pelayanan publik yang lebih dekat, efektif, dan pembangunan yang merata. (*/Amad)
Comment