Oleh: Hendry Ch Bangun Matilah kau Undang-Undang Pers. Begitulah kira-kira ucapan Anak Medan, kalau ditanya apa akibat tidak langsung dengan disahkannya UU
Pontianak, Media Kalbar Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat menyelenggarakan kegiatan Forum Pendalaman Materi Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Instansi Pusat dan Instansi
Jakarta, Media Kalbar Menteri Hukum (Menkum) RI, Supratman Andi Agtas dan Duta Besar (Dubes) Kerajaan Belanda, Marc Gerritsen, merencanakan kerja sama dalam
Pontianak, Media Kalbar Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kalimantan Barat mengikuti Sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab
Pontianak, Media Kalbar Program Kumham Goes To Campus di Univesitas Tanjungpura (Untan) Pontianak berlangsung sukses dengan dihadiri langsung Wakil Menteri Hukum dan
Jakarta, Media Kalbar Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menegaskan bahwa implementasi KUHP tidak akan mengganggu kepentingan publik, khususnya komunitas bisnis,
JAKARTA, Media Kalbar Kendati Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan meninggalkan banyak problem di bidang demokrasi dan hak asasi manusia,
Jakarta, Media Kalbar Terkait Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disyahkan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
JAKARTA, Media Kalbar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi undang-undang dalam rapat paripurna yang berlangsung
Oleh: Hendry Ch Bangun Matilah kau Undang-Undang Pers. Begitulah kira-kira ucapan Anak Medan, kalau ditanya apa akibat tidak langsung dengan disahkannya UU
Jakarta, Media Kalbar Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Peraturan Perundang Undangan (PLT Dirjen PP) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Dhahana Putra meluruskan kekhawatiran
