Pontianak, Media Kalbar
Memasuki awal tahun 2026, ekspektasi publik terhadap dunia perbankan kian menguat. Bank-bank di Kalimantan Barat (Kalbar) dituntut tidak lagi sekadar menjadi penyalur kredit, tetapi hadir sebagai mitra strategis yang benar-benar mendorong penguatan sektor Usaha Mikro dan Ultra Mikro.
Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik, Dr. Herman Hofi Munawar, menegaskan bahwa sejarah ekonomi nasional telah mencatat peran vital UMKM. Saat krisis moneter 1998 melanda Indonesia, sektor UMKM justru tampil sebagai penyelamat ekonomi, termasuk di Kalbar. Dengan daya serap tenaga kerja mencapai sekitar 80 persen, UMKM bukan hanya pelengkap, melainkan tulang punggung perekonomian rakyat.
“UMKM terbukti tahan banting dan menjadi penyangga utama ekonomi nasional. Namun ironisnya, hingga awal 2026 geliat usaha mikro dan ultra mikro di Kalbar belum menunjukkan lonjakan signifikan,” ujar Herman, Minggu (11/1).
Menurutnya, kondisi tersebut menandakan perlunya perubahan pendekatan perbankan. Program pemberdayaan UMKM harus disusun secara terencana, sistematis, dan terukur, bukan berhenti pada agenda seremonial tanpa keberlanjutan.
“Publik tidak lagi membutuhkan kegiatan simbolik seperti gebyar UMKM atau pelatihan singkat yang tidak berdampak nyata. Yang dibutuhkan masyarakat adalah keberlanjutan dan pendampingan jangka panjang,” tegasnya.
Herman menilai, perbankan di Kalbar harus mengambil peran lebih progresif dengan menghadirkan inkubator bisnis yang konkret. Bank diharapkan tidak hanya hadir sebagai penagih cicilan, tetapi juga menjadi mentor usaha yang membimbing pelaku UMKM secara berkelanjutan.
Selain itu, perbankan dinilai perlu berfungsi sebagai jembatan kemitraan, agar UMKM lokal dapat masuk ke dalam rantai pasok perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Kalbar melalui skema kerja sama yang adil dan saling menguntungkan.
Di sisi lain, Herman mengungkapkan fakta positif dari sektor perbankan Kalbar. Berdasarkan data per Januari 2026, tingkat Non-Performing Loan (NPL) atau kredit macet masih berada pada level yang sangat sehat. Hal ini, menurutnya, menjadi bukti bahwa pelaku UMKM di Kalbar memiliki tingkat kepatuhan dan integritas yang tinggi dalam memenuhi kewajiban finansial.
“Data NPL yang rendah membuktikan UMKM Kalbar disiplin dan bertanggung jawab. Ini seharusnya menjadi dasar kuat bagi perbankan untuk lebih percaya dan memperluas pola pembinaan,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa keberhasilan pembinaan UMKM tidak boleh lagi diukur semata dari besaran kredit yang disalurkan. Indikator utama harus bergeser pada kualitas pendampingan dan dampak nyata terhadap peningkatan kapasitas usaha.
Ia berharap perbankan aktif membantu UMKM dalam berbagai aspek strategis, mulai dari digitalisasi bisnis untuk memperluas pasar, pendampingan penyusunan business plan dan pembukuan yang akuntabel, hingga penguatan mentalitas dan strategi usaha agar mampu bertahan menghadapi dinamika pasar yang fluktuatif.
“Bank harus hadir sebagai mitra strategis, bukan sekadar lembaga keuangan. Jika kolaborasi ini terbangun dengan kuat, UMKM Kalbar tidak hanya bertahan, tetapi mampu naik kelas,” pungkasnya. (*/Amad)
Comment