Sambas, Media Kalbar –
Pemerintah Kabupaten Sambas akan memperjuangkan nasib tenaga honorer. Hal ini terkait dengan kebijakan pemerintah pusat melalui MenPANRB yang meniadakan tenaga honorer mulai November 2023.
Menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), status pegawai pemerintah mulai 2023 mendatang hanya ada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Tidak ada lagi tenaga honorer.
Guna memperjuangkan nasib tenaga honorer di Kabupaten Sambas. Bupati Sambas Satono bertemu langsung Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Agraria (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas, di Hotel Sahid, Jakarta Pusat, Rabu (21/9/2022).
Hal tersebut diupayakan Bupati Satono pasalnya tenaga honorer rencananya akan di hapuskan. Dampaknya sangat penting dalam menentukan nasib tenaga honorer khususnya di kabupaten sambas.
Bupati Satono mengatakan dirinya telah bertemu langsung dengan Menpan-RB di salah satu kegiatan di Jakarta.
“Permasalahan Honorer ini saya sampaikan pada kegiatan Rakor dan Audiensi dengan Menteri Aparatur Negara RB, menyangkut masalah honorer daerah,” katanya. Rabu (21/9/2022).
Bupati Satono telah menyampaikan apa yang dirasakan oleh para tenaga honorer di Kabupaten Sambas kepada Menpan-RB. Hal ini dia ungkapkan menyusul rencana penghapusan honorer yang sudah di gaungkan oleh pemerintah pusat.
“Alhamdulillah suara tenaga honorer dari Kabupaten Sambas sudah saya sampaikan langsung ke Pak Menpan Abdullah Azwar Anas,” ujarnya.
Bupati Satono juga menyampaikan bahwa dari hasil rapat koordinasi APKASI dan Menpan RB tersebut, ada sinyal dari Kementerian bahwa rencana penghapusan tenaga honorer akan dibatalkan. Diapun bersyukur karena selama ini rencana tersebut telah membuat keresahan tersendiri bagi para honorer.
“Alhamdulillah sudah ada sinyal bahwa rencana penghapusan tenaga honorer tahun 2023 itu dibatalkan. Karena memang banyak dampak negatif yang akan timbul jika rencana itu tetap dilanjutkan. Salah satunya adalah keresahan bagi tenaga honorer di daerah,” jelasnya
Bupati Satono menjelaskan bahwa sebagai Kepala Daerah dia akan berusaha semaksimal mungkin memperjuangkan nasib para honorer yang selama ini menjadi urat nadi pemerintahan. Tanpa tenaga honorer yang jumlahnya mencapai ribuan, sulit bagi Pemda Sambas untuk menjalankan roda pemerintahan.
“Selama ini Pemda Sambas memang bertumpu pada keberadaan tenaga honorer. Kalau dihapus begitu saja tanpa solusi lain maka ini pasti akan menjadi masalah baru yang harus dihadapi Pemda Sambas. Untuk itulah saya sudah menyampaikan langsung aspirasi tenaga honorer kepada Menpan RB,”jelasnya ( Rai )
Comment