SAMBAS, Media Kalbar – Puluhan tenaga honorer yang tergabung dalam Forum Koordinasi Tenaga Honor Pendidikan Kabupaten Sambas berbondong-bondong mendatangi Gedung DPRD Sambas, Senin (21/7/2025). Mereka mengadukan nasib yang kian pilu akibat terbitnya Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025.
Sekretaris Forum, Juniardi, tanpa basa-basi menyebut aturan baru itu ibarat kabar duka bagi honorer. Pasalnya, alokasi anggaran untuk gaji honorer dipangkas dari semula 50 persen menjadi hanya 20 persen.
“Isi Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 itu sangat memberatkan tenaga honor di Sambas. Masa dari 50% jadi 20%? Ini kebijakan yang tidak rasional di Sambas yang jelas-jelas masih kekurangan guru honorer,” keluh Juniardi, dengan nada penuh kecewa.
Tak tanggung-tanggung, dampaknya membuat para honorer kini hanya menerima gaji antara Rp100.000 hingga Rp500.000 per bulan.
Besarannya, kata Juniardi, bahkan kalah dari harga satu troli belanja di pasar mingguan.
Tak hanya soal upah yang miris, Forum juga mendesak Pemda untuk segera menuntaskan proses pelantikan bagi PPPK Paruh Waktu yang hingga kini masih menggantung.
“Pelantikan tahap 1 saja belum selesai. Kalau begini terus, mau sampai kapan?” sindirnya.
Juniardi pun mewanti-wanti, bila kebijakan ini terus diterapkan tanpa solusi, maka yang paling rugi bukan hanya guru, melainkan anak didik.
“Kalau gaji guru cuma 20 persen, bagaimana mau maksimal mengajar? Kalau gurunya berhenti, siapa yang akan mengajar? Masa kita serahkan ke Google semua?” ujar Juniardi, separuh berkelakar, separuh getir.
Hasil audiensi dengan DPRD Kabupaten Sambas memunculkan empat sikap tegas, Pemda Sambas bersama DPRD dan FTHP akan audiensi ke Kementerian Pendidikan, KemenPAN-RB, dan Komisi X DPR RI.
Pemda dan DPRD Sambas akan mendorong revisi substansi Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 agar lebih ramah daerah.
Mendorong percepatan penerbitan SK PPPK Paruh Waktu untuk honorer Sambas.
Mendesak Pemerintah Pusat agar segera memperjelas status honorer R4T yang nasibnya masih di awang-awang.
Juniardi menegaskan bahwa mereka siap berangkat ke pusat jika diperlukan. “Kalau kami diajak, kami siap ikut. Ini persoalan masa depan anak-anak kita juga. Jangan sampai generasi kita tumbuh dari ketidakpastian karena kebijakan yang asal-asalan,” tutupnya.(Rai)
Comment