Unjuk Rasa Tuntut Gubernur Kalbar Tindaklanjuti Pengunduran Dirut Bank Kalbar Dan Benahi BUMD

Pontianak, Media Kalbar

Elemen masyarakat Kalbar dari Aliansi Masyarakat Peduli Masyarakat Kalimantan Barat menggelar aksi unjuk rasa damai di Halaman Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (1/7). Mereka menuntut Gubernur Kalbar untuk membenahi BUMD Di Kalbar khususnya Bank Kalbar.

Disampaikan oleh Korlap Aksi, Sahroni Sebagaimana Beredarnya Surat Pengunduran Diri Yang Diajukan Oleh Direktur Bank Kalbar, Bapak Rokidi Pada Tanggal 27 Maret 2025, Serta Buruknya Tata Kelola Yang Dilakukan Bank Kalbar Selama Kepemimpinannya. Hal Ini Dapat Kita Lihat Dalam Beberapa Kasus Selama Kepemimipinan Bapak Rokidi Yang Merugikan Nasabah Bank Kalbar Dan Merugikan Keuangan Daerah. Salah Satunya Terkait Keamanan Dan Kredibilitas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Bank Kalbar) Menjadi Sorotan Setelah Terungkapnya Serangkaian Kasus Pembobolan Dana Yang Diduga Melibatkan Pegawai Internal. Berdasarkan Laporan Yang Diterima, Empat Kantor Cabang Bank Kalbar Mengalami Kebocoran Dana Dengan Total Kerugian Mencapai Rp 27,3 Miliar. Rincian Kasus Pembobolan Tersebut Meliputi:

1. Kantor Cabang Pembantu Karangan, Kabupaten Landak-Rp 17 Miliar.

2. Kantor Cabang Singkawang, Kota Singkawang – Rp 6 Miliar.

3. Kantor Cabang Pemangkat, Kabupaten Sambas-Rp 4,2 Miliar.

4. Kantor Cabang Bengkayang-Rp 100 Juta.

Kasus-Kasus Ini Menimbulkan Pertanyaan Besar Terhadap Sistem Pengawasan Internal Di Bank Kalbar Lemahnya Kontrol Dan Kurangnya Implementasi Prinsip Kehati -Hatian Menjadi Faktor Utama Di Balik Kebocoran Dana Yang Begitu Besar. Pihak Managemen Gagal Memastikan Sistem Pengawasan Yang Efektif. Padahal, Dalam Industri Perbankan, Keamanan Transaksi Dan Pengelolaan Risiko Merupakan Aspek Krusial Yang Tidak Boleh Diabaikan

Untuk itu Menuntut Gubernur Kalbar untuk Melakukan Pembenahan BUMD di Kalbar Yaitu.
1. Mendorong Gubernur Kalbar untuk Menindaklanjuti Surat pemunduran diri Dirut Bank Kalbar.

2. Mendorong Gubernur Memperbaiki tata kelola BUMD khususnya Bank Kalbar agar lebih baik kedepannya.

3. Mendesak gubernur kalbar adanya audit independen terhadap kinerja keuangan dan manajemen Bank Kalbar sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik.

4. Menuntut Gubernur Kalbar untuk memastikan pengisian jabatan strategis di Bank Kalbar dilakukan secara terbuka, transparan, dan berdasarkan kompetensi, bukan karena kepentingan politik atau kelompok tertentu.
5. Menuntut Gubernur Kalbar memberikan penjelasan resmi kepada publik terkait dinamika yang terjadi di Bank Kalbar agar tidak menimbulkan spekulasi negatif dan menjaga kepercayaan masyarakat.

Aliansi masyarakat peduli masyarakat Kalimantan Barat diterima oleh Kabiro Ekonomi. Belum ada jawaban karena itu kewenangan Gubernur Kalbar. (Amad)