Sambas, Media Kalbar — Ambisi besar menjadikan Waterfront Sambas sebagai ikon wisata kini berubah menjadi etalase kegagalan. Proyek yang semula dielu-elukan sebagai pengungkit ekonomi daerah itu justru mangkrak, rusak, dan meninggalkan luka di jantung sejarah Keraton Sambas.
Alih-alih mendatangkan manfaat, yang tersisa hanya struktur rapuh, lingkungan tergerus, dan kekecewaan publik yang kian menganga.
Pantauan di lapangan memperlihatkan wajah buram pembangunan. Material bangunan lapuk, struktur penahan tanah melemah, dan kawasan sekitar keraton terdampak abrasi serta degradasi lingkungan.
Ironisnya, hingga memasuki tahun anggaran terbaru, nasib proyek ini tak kunjung jelas, apakah dilanjutkan, dipulihkan, atau dibiarkan membusuk oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Rizalfarizal, warga Sambas, menyebut kondisi ini sebagai pembiaran yang disengaja. “Kalau tahun ini kembali tidak dianggarkan, itu artinya pemerintah provinsi sadar membiarkan kerusakan makin parah. Yang memulai dan merusak kawasan keraton itu program provinsi sendiri, dengan perencanaan yang asal-asalan,” tegasnya di Sambas, Senin (12/1)
Ia menilai sejak awal proyek waterfront berdiri di atas fondasi kajian yang rapuh. Kajian lingkungan dan cagar budaya disebut tidak memadai, sehingga pembangunan bersinggungan langsung dengan kawasan bersejarah bernilai tinggi bagi masyarakat Melayu Sambas. Akibatnya, proyek yang seharusnya merawat justru menggerus.
“Ini bukan sekadar proyek mangkrak. Ini soal tanggung jawab negara terhadap warisan sejarah dan lingkungan. Tidak boleh lepas tangan setelah menimbulkan dampak,” lanjut Rizalfarizal.
Menurutnya, kegagalan ini tak adil jika dibebankan ke pemerintah kabupaten. Kewenangan perencanaan hingga pelaksanaan awal berada di tangan provinsi, maka tanggung jawab pemulihan pun harus diambil oleh provinsi.
“Jangan jadikan Sambas lokasi uji coba proyek tanpa keberlanjutan. Rusak, lalu ditinggal. Ini preseden buruk tata kelola pembangunan,” katanya.
Ia mendesak langkah konkret segera diambil: penganggaran ulang yang jelas, audit menyeluruh atas proyek waterfront, serta pemulihan lingkungan di sekitar Keraton Sambas. Tanpa itu, waterfront bukan akan dikenang sebagai kebanggaan daerah, melainkan sebagai monumen kegagalan, yang mengorbankan lingkungan, sejarah, dan kepercayaan publik.
Jika diam terus dipilih, publik berhak bertanya: apakah pembangunan memang untuk rakyat, atau sekadar papan nama proyek yang ditinggal saat masalah datang?(Rai)
Comment