SINGKAWANG, MEDIA KALBAR – Transparansi anggaran penanganan bencana dan kinerja pengawasan DPRD Kota Singkawang dipertanyakan dalam forum Gelas Rekonsiliasi (GE-RE) yang digelar Pimpinan Cabang Pemuda Muslimin Indonesia Kota Singkawang di Cafe Tepi Sungai, Senin (2/11/2026).
Hadir sebagai narasumber Mokhlis, S. STP, M. Si Kepala dinas pariwisata pemuda dan olahraga kota Singkawang dan Agus Ikhsan, S.E, M.H ( Anggota DPRD Kota Singkawang)
Serta tamu undangan yang hadir dalam diskusi ini yaitu Himas Akbid, PC PMII, HMI, pokdar kamtibmas, KAHMI, BKPRMI, Barisan Pemuda Melayu, Osis SMKN 1, Osis SMKN 2 dan Osim MAN Kota Singkawang.
Mengangkat tema “Optimalisasi Peran Pemuda dan Mahasiswa Mendukung Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Bencana dan Mengawal Transparansi Bantuan Anggaran Penanganan Bencana di Kota Singkawang”, forum ini menjadi ruang dialog kritis yang mempertemukan unsur pemerintah, legislatif, kepolisian, organisasi kepemudaan, serta mahasiswa.
Kholil, peserta dari Pemuda Muslimin Indonesia, menyampaikan kekecewaan terhadap keterbukaan informasi anggaran bencana yang dinilainya masih kurang. Ia mempertanyakan sejauh mana DPRD mengawal alokasi hingga penggunaan dana tersebut.
Sorotan itu menuntut jawaban konkret: berapa dana yang tersedia, ke mana disalurkan, siapa penerimanya, dan bagaimana hasil pengawasannya? Penjelasan juga diperlukan mengenai bantuan pemerintah pusat serta realisasi penggunaannya.
Ketua Umum Pemuda Muslimin Indonesia Kota Singkawang, Ihsyan Sutrisno, S.Pd., M.Pd., menegaskan bahwa pengelolaan dana bencana harus terbuka sejak perencanaan hingga pertanggungjawaban.
“Jangan sampai masyarakat yang sedang mengalami musibah justru tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai bantuan yang menjadi hak mereka,” ujar Ihsyan.
Ia menekankan, pemuda dan mahasiswa harus berani mengawasi serta mengkritik kebijakan berdasarkan data. Pemerintah juga perlu membuka ruang partisipasi agar masyarakat dapat memeriksa penggunaan anggaran.
Kritik turut diarahkan kepada mahasiswa. Tia dari PMII mempertanyakan cara membangun daya kritis agar mahasiswa mampu membaca persoalan dan menguji kebijakan publik.
Forum yang menghadirkan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang, Mokhlis, serta anggota DPRD Kota Singkawang, Agus Ikhsan, itu menempatkan keterbukaan anggaran sebagai tuntutan utama.
DPRD didesak menjelaskan hasil pengawasannya. Sebab, masyarakat membutuhkan kepastian bahwa dana penanganan bencana benar-benar sampai dan digunakan sesuai kebutuhan warga terdampak.(rai)
Comment