Pontianak, Media Kalbar
Pengamat hukum dan kebijakan publik, Dr. Herman Hofi Munawar, memberikan apresiasi terhadap kepedulian mahasiswa yang turun ke jalan menyuarakan situasi keamanan di Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Menurutnya, keterlibatan generasi muda dalam mengawal isu publik merupakan elemen penting dalam sistem demokrasi. Ia menilai semangat mahasiswa tersebut sebagai aset berharga bagi pembangunan daerah, khususnya di Kalimantan Barat.
Namun demikian, Dr. Herman juga menyampaikan kritik tegas terkait arah dan efektivitas aksi yang dilakukan mahasiswa. Ia menilai demonstrasi yang digelar di Kantor Gubernur Kalimantan Barat tidak tepat sasaran jika tuntutan yang disuarakan berkaitan dengan persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
“Dalam sistem pemerintahan, harus ada pemahaman yang jelas terkait pembagian kewenangan. Gubernur memiliki fungsi administratif dan koordinatif, sementara urusan keamanan dan penegakan hukum berada di tangan Kepolisian,” tegasnya, Selasa, (28/4/2026)
Ia menjelaskan bahwa institusi Kepolisian, baik di tingkat Polda maupun Polres, memiliki mandat utama dalam menjaga keamanan, memelihara ketertiban masyarakat, serta melakukan penegakan hukum secara langsung di lapangan. Oleh karena itu, jika tuntutan mahasiswa berfokus pada penanganan konflik atau potensi gangguan keamanan, maka institusi yang tepat untuk dituju adalah Kepolisian.
Lebih lanjut, Dr. Herman menekankan bahwa efektivitas sebuah aksi demonstrasi sangat ditentukan oleh ketepatan sasaran. Aksi yang diarahkan kepada pihak yang tidak memiliki kewenangan eksekusi, menurutnya, berpotensi mengurangi daya tawar dan dampak dari tuntutan yang disampaikan.
“Jika mahasiswa ingin mendorong tindakan konkret, maka mendatangi Polda adalah langkah yang lebih strategis. Di sana, aparat bisa langsung dimintai penjelasan maupun langkah preventif yang akan dilakukan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa gerakan mahasiswa tidak hanya sebatas aksi turun ke jalan, tetapi harus disertai dengan pemahaman yang kuat terhadap sistem hukum dan tata kelola pemerintahan. Literasi hukum dan ketatanegaraan menjadi kunci agar setiap gerakan advokasi memiliki arah yang jelas dan berdampak nyata.
Dr. Herman berharap ke depan mahasiswa dapat melakukan pemetaan isu secara lebih tajam sebelum melakukan aksi. Dengan strategi yang tepat, energi besar yang dimiliki mahasiswa tidak akan terbuang sia-sia.
“Advokasi harus cerdas, strategis, dan tepat sasaran. Ini penting agar perjuangan mahasiswa benar-benar memberikan keadilan bagi masyarakat, khususnya di Air Upas dan Kalimantan Barat secara umum,” pungkasnya. (*/Amad)
Comment