Oleh: Mustafa MS*
Dalam kehidupan birokrasi, kritik terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan sesuatu yang wajar dan bahkan diperlukan sebagai bagian dari kontrol publik. Namun, kritik semestinya dibangun berdasarkan fakta, dilakukan secara objektif, dan tidak berubah menjadi generalisasi yang memberikan stigma negatif kepada seluruh ASN.
Tidak semua ASN memiliki kinerja yang buruk. Tidak pula tepat jika ASN secara umum digambarkan hanya datang untuk mengisi absensi, kemudian menghabiskan waktu di warung kopi. Pandangan semacam ini terlalu menyederhanakan realitas birokrasi yang sangat kompleks dan mengabaikan pengabdian banyak ASN yang bekerja dengan penuh tanggung jawab, termasuk mereka yang bertugas jauh dari pusat pemerintahan.
ASN sebagai Penggerak Teknis Pemerintahan
ASN memiliki posisi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Kebijakan besar yang dirumuskan oleh pemerintah dan kepala daerah tidak akan berjalan dengan sendirinya. ASN-lah yang memiliki tanggung jawab untuk menerjemahkan visi, kebijakan, dan program tersebut ke dalam perencanaan serta pelaksanaan teknis yang dapat dirasakan masyarakat.
Karena itu, birokrasi membutuhkan aparatur yang memiliki kompetensi, profesionalisme, integritas, serta kemampuan teknis sesuai bidang tugasnya.
Di balik sebuah program pembangunan yang berhasil dilaksanakan, terdapat proses panjang yang melibatkan perencanaan, penganggaran, administrasi, pelaksanaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban. Sebagian besar pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh aparatur pemerintahan pada berbagai tingkatan.
Tidak Semua ASN Menikmati Fasilitas dan Perjalanan Dinas
Perlu pula diluruskan anggapan bahwa menjadi ASN selalu identik dengan berbagai fasilitas dan perjalanan dinas. Kenyataannya, kesempatan memperoleh perjalanan dinas maupun fasilitas tertentu sangat bergantung pada jabatan, tugas, instansi, dan kebutuhan organisasi.
Banyak ASN pada golongan dan jabatan tertentu justru jarang, bahkan mungkin hampir tidak pernah, memperoleh perjalanan dinas. Padahal, mereka sering menjadi bagian penting dari pekerjaan administratif dan pelayanan teknis sehari-hari.
Beban kerja seseorang juga tidak selalu dapat diukur berdasarkan tinggi-rendahnya pangkat dan golongan. Dalam praktik birokrasi, pegawai pada level pelaksana sering berhadapan langsung dengan pekerjaan teknis yang rutin, detail, dan membutuhkan ketelitian serta tanggung jawab besar.
Pengabdian ASN di Pedalaman yang Jarang Terlihat
Hal yang lebih penting untuk mendapatkan perhatian adalah pengabdian ASN yang bertugas di daerah pedalaman, perbatasan, kepulauan, dan wilayah terpencil Indonesia.
Bayangkan seorang tenaga kesehatan yang harus memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah dengan keterbatasan fasilitas kesehatan, transportasi, komunikasi, dan infrastruktur.
Bayangkan pula seorang guru yang harus mengajar anak-anak di daerah terpencil dengan fasilitas pendidikan yang terbatas, menempuh perjalanan jauh, bahkan menghadapi kondisi geografis yang sulit.
Mereka tetap menjalankan tanggung jawab karena pelayanan kesehatan dan pendidikan tidak boleh berhenti hanya karena suatu wilayah jauh dari pusat kota.
Dalam kondisi seperti itu, stigma bahwa ASN hanya “absen lalu pergi ngopi” menjadi tidak relevan. Di sebagian tempat mereka bertugas, bahkan warung kopi dan kafe yang sering dijadikan simbol dalam kritik terhadap ASN mungkin saja tidak tersedia.
Kisah pengabdian seperti inilah yang seharusnya juga menjadi bagian dari cara kita menilai birokrasi secara adil.
Jangan Gunakan Standar Ganda dalam Menilai Pengabdian
Pada saat masyarakat begitu mudah mengkritik fasilitas yang diterima ASN, kita juga perlu melihat secara objektif bagaimana fasilitas negara diberikan kepada berbagai unsur penyelenggara negara lainnya, termasuk anggota lembaga legislatif.
Anggota DPR RI, misalnya, dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya memperoleh dukungan anggaran dan fasilitas negara untuk berbagai kegiatan kedinasan, seperti kunjungan kerja, kegiatan di daerah pemilihan, masa reses, dan berbagai kegiatan kelembagaan lainnya.
Penggunaan anggaran tersebut tentu memiliki dasar, fungsi, serta mekanisme pertanggungjawaban masing-masing. Namun, prinsip yang sama harus berlaku: setiap rupiah uang negara harus digunakan secara efektif, transparan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Karena itu, tidak tepat apabila satu kelompok aparatur negara terus-menerus menjadi sasaran stigma, sementara penggunaan fasilitas dan anggaran oleh institusi lainnya tidak dinilai dengan ukuran kritis yang sama.
ASN Juga Memiliki Realitas Ekonomi
Status sebagai ASN juga tidak otomatis membuat seseorang hidup dalam kemewahan. Penghasilan ASN berbeda-beda sesuai pangkat, golongan, jabatan, masa kerja, tunjangan, serta kebijakan pada masing-masing instansi.
Ada ASN yang memiliki kesejahteraan relatif baik, tetapi ada pula aparatur dengan penghasilan terbatas yang harus memenuhi kebutuhan keluarga, pendidikan anak, tempat tinggal, transportasi, dan berbagai kebutuhan hidup lainnya.
Tidak sedikit pegawai yang harus mengatur keuangan dengan sangat ketat agar penghasilannya dapat mencukupi kebutuhan sampai akhir bulan.
Realitas seperti ini penting dipahami agar masyarakat tidak membangun persepsi seolah-olah seluruh ASN menikmati fasilitas dan kesejahteraan yang sama.
Kritiklah yang Buruk, Hargailah yang Mengabdi
Jika ada ASN yang malas, tidak disiplin, melakukan korupsi, menyalahgunakan kewenangan, atau memberikan pelayanan buruk kepada masyarakat, tentu harus dikritik, diperiksa, dan diberikan sanksi sesuai ketentuan.
Namun, kesalahan sebagian orang tidak seharusnya menjadi dasar untuk menghakimi seluruh profesi.
Prinsip yang sama seharusnya berlaku kepada semua unsur penyelenggara negara—baik ASN, anggota legislatif, kepala daerah, pejabat politik, maupun institusi lainnya.
Yang buruk harus dikritik dan diperbaiki. Yang melanggar harus ditindak. Namun, mereka yang bekerja dengan baik dan mengabdikan dirinya kepada masyarakat juga harus dihargai.
Indonesia tidak akan menjadi lebih baik jika setiap profesi dan lembaga sibuk saling merendahkan.
ASN memiliki tugas dan fungsi. DPR memiliki tugas dan fungsi. Kepala daerah memiliki tugas dan fungsi. Demikian pula masyarakat memiliki peran penting dalam melakukan kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Yang dibutuhkan bangsa ini bukanlah budaya saling menjatuhkan, melainkan budaya saling mengawasi, saling menghormati, dan saling memperkuat dalam menjalankan tanggung jawab masing-masing.
Jangan ukur pengabdian seorang ASN hanya dari meja kantor, absensi, atau secangkir kopi. Lihatlah juga guru yang tetap mengajar di pedalaman, tenaga kesehatan yang melayani masyarakat di wilayah terpencil, dan aparatur yang bekerja dalam keterbatasan tanpa pernah menjadi berita.
Pada akhirnya, jabatan apa pun yang dibiayai oleh negara adalah amanah. ASN maupun pejabat publik sama-sama memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa kewenangan, fasilitas, dan uang rakyat benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat.
Mari berhenti saling merendahkan. Mari saling menghormati tugas dan fungsi masing-masing, bekerja secara profesional, serta bersama-sama membangun Indonesia yang lebih adil, maju, dan bermartabat. (*)
*Penulis adalah Pengamat Sosial dan Politik.
Comment