Pontianak, Media Kalbar – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Kalimantan Barat, Eka Indah Raharjo, S.Pi., M.Si., resmi dipercaya menjadi bagian dari Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 575/DLHK/2026 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Mangrove Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
Penunjukan tersebut dinilai sebagai langkah strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menjaga keberlanjutan ekosistem mangrove yang memiliki nilai ekologis sekaligus ekonomi bagi masyarakat pesisir.
Selain memimpin DPD HNSI Kalbar, Eka Indah Raharjo juga merupakan Dosen Tetap Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Muhammadiyah Pontianak, sehingga kehadirannya di dalam KKMD diharapkan mampu menghadirkan pendekatan berbasis ilmu pengetahuan sekaligus menjembatani kepentingan nelayan dalam penyusunan kebijakan pengelolaan mangrove.
“Kepercayaan ini merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Mangrove bukan hanya berfungsi sebagai pelindung pesisir dari abrasi dan dampak perubahan iklim, tetapi juga menjadi kawasan pembesaran berbagai jenis ikan, udang, dan kepiting yang menopang ekonomi nelayan. Karena itu, pelestarian mangrove harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir,” ujar Eka Indah Raharjo.
Ia menegaskan, HNSI Kalbar siap berkontribusi aktif dalam penyusunan program rehabilitasi, perlindungan, hingga pengelolaan mangrove yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama.
Menurutnya, pengelolaan mangrove yang tepat akan memberikan dampak ganda, yakni menjaga keseimbangan lingkungan sekaligus meningkatkan produktivitas sektor perikanan tangkap, budidaya, dan ekonomi biru yang kini menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional.
Pembentukan KKMD Provinsi Kalimantan Barat juga diharapkan menjadi wadah koordinasi berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, akademisi, dunia usaha, organisasi masyarakat, hingga komunitas pesisir, guna mempercepat target rehabilitasi dan perlindungan kawasan mangrove di Kalimantan Barat.
Dengan masuknya Ketua DPD HNSI Kalbar ke dalam tim tersebut, suara dan kepentingan nelayan diharapkan dapat terakomodasi dalam setiap kebijakan pengelolaan ekosistem mangrove, sehingga konservasi dan pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir dapat berjalan secara berkelanjutan.(Rai)
Comment