Pontianak, Media Kalbar Kasus Hukum Dugaan penyalahgunaan Dana Hibah Pemda Kalbar untuk Masjid Mujahidin dan SMA Mujahidin Pontianak terus bergulir dan dalam
Oleh: Hendry Ch Bangun Matilah kau Undang-Undang Pers. Begitulah kira-kira ucapan Anak Medan, kalau ditanya apa akibat tidak langsung dengan disahkannya UU
Jakarta, Media Kalbar Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Peraturan Perundang Undangan (PLT Dirjen PP) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Dhahana Putra meluruskan kekhawatiran
Pontianak, Media Kalbar INSA bersama APBMI berkerjasama dengan BP2TL melaksanakan Diklat Penanganan dan pengangkutan barang berbahaya di Pelabuhan (IMDG CODE) sesuai peraturan
Ketapang, Media Kalbar “Langkah baru telah diambil oleh Pemerintah dalam rangka mendorong peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
Jakarta, Media Kalbar Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) disahkan menjadi Undang-undang. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna DPR RI yang
JAKARTA. MEDIA KALBAR Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku mengawasi langkah investasi yang dilakukan PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) ke PT Gojek Tokopedia Tbk
Sambas, Media Kalbar Pada hari Rabu, 30 November 2022 Pengadilan Negeri Sambas telah menjatuhkan putusan dalam perkara pembunuhan berencana di Sajingan Besar
Pontianak, Media Kalbar Salah seorang wanita muda yang berasal dari salah satu kabupaten Propinsi Kalimantan Barat, Canli didampingi kuasa hukum Martinus ekok,Sh,Mh,
Pontianak, Media Kalbar Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) mendukung Polda Sita Aset korupsi BP2TD. “Polda Kalbar segera lakukan penyitaan aset dalam perkara