Pontianak, Media Kalbar
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Humanity Women Children Indonesia (HWCI) meminta aparat penegak hukum mendalami dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap delapan perempuan warga negara Malaysia yang ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan daring atau scamming di Pontianak.
Kuasa hukum delapan WNA tersebut, Eka Nurhayati Ishak, mengungkapkan bahwa berdasarkan keterangan para kliennya, mereka datang ke Pontianak setelah dijanjikan pekerjaan dengan gaji mencapai 20 ribu ringgit Malaysia.
Namun, setibanya di Pontianak, mereka justru mengaku disekap dan dipaksa bekerja selama 24 jam untuk melakukan penipuan daring dengan menyasar korban di luar negeri.
“Awalnya mereka datang ke Indonesia, khususnya Kota Pontianak, karena diajak seseorang dengan janji akan dipekerjakan dengan gaji kurang lebih 20 ribu ringgit. Namun, setelah sampai di sini, mereka justru disekap dan dimasukkan ke dalam ruangan serta tidak diperbolehkan keluar,” kata Eka pada konferensi pers, Senin (16/11/2026).
Eka mengatakan, LBH HWCI menerima kuasa hukum dari delapan perempuan tersebut pada 13 November 2026. Setelah melakukan wawancara langsung, pihaknya memperoleh sejumlah keterangan mengenai proses perekrutan hingga dugaan eksploitasi yang dialami para kliennya.
Menurut pengakuan mereka, para perempuan tersebut ditugaskan sebagai customer service untuk menghubungi dan melakukan penipuan terhadap korban yang berada di luar negeri.
“Kami melihat ada fakta yang perlu didalami oleh aparat penegak hukum, terutama terkait dugaan TPPO. Dari pengakuan delapan klien kami, mereka datang karena dijanjikan pekerjaan, tetapi kenyataannya justru mengalami eksploitasi,” jelasnya.
Dalam perkara tersebut, sebanyak 31 WNA diamankan. Delapan di antaranya merupakan perempuan asal Malaysia yang mendapatkan pendampingan hukum LBH HWCI dan ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan pelanggaran keimigrasian serta keterlibatan dalam aktivitas penipuan daring.
Selain meminta pendalaman dugaan TPPO, Eka juga menyoroti proses hukum yang sedang berjalan, khususnya terkait pendampingan hukum dan masa penahanan para kliennya.
Ia menyebutkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Imigrasi dan kepolisian untuk memperoleh kejelasan mengenai perkembangan penanganan perkara tersebut.
Menurut Eka, pihak Imigrasi telah menyampaikan bahwa proses pemberkasan perkara akan memasuki tahap pertama atau pelimpahan berkas perkara kepada kejaksaan.
Namun, pihaknya mempertanyakan perkembangan proses tersebut karena berdasarkan informasi yang diterima, masa penahanan para kliennya dijadwalkan berakhir pada 25 November 2026.
“Kami mendapat informasi bahwa prosesnya baru akan memasuki tahap satu, sementara masa penahanan dijadwalkan berakhir pada 25 November. Karena itu, kami meminta pihak Imigrasi segera berkoordinasi dengan kami sebagai kuasa hukum agar proses hukum ini jelas dan memberikan kepastian hukum,” ungkapnya.
Eka juga menegaskan bahwa setiap orang yang menjalani proses hukum, baik sebagai saksi, korban maupun tersangka, memiliki hak untuk mendapatkan pendampingan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pihaknya turut mempertanyakan keberadaan sejumlah barang pribadi milik kliennya yang disebut belum diketahui. Sebagian dari mereka mengaku hanya memegang kartu identitas, sementara dompet dan tas pribadi tidak lagi berada dalam penguasaan mereka.
“Kami mempertanyakan barang-barang pribadi mereka. Sebagian klien kami mengaku tidak lagi memiliki dompet maupun tas. Ini juga menjadi hal yang perlu kami pertanyakan kepada pihak terkait, apakah barang-barang tersebut diamankan sebagai barang bukti atau bagaimana keberadaannya,” ujarnya.
Untuk memastikan identitas para kliennya, LBH HWCI telah mendatangi Konsulat Malaysia di Jalan Perdana, Pontianak. Dari hasil koordinasi tersebut, pihak konsulat mengonfirmasi bahwa identitas kedelapan perempuan tersebut benar merupakan warga negara Malaysia.
Eka menambahkan, berdasarkan komunikasi dengan keluarga para kliennya di Malaysia, sebagian dari mereka berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pihak Lapas Perempuan yang telah memberikan perhatian terhadap kondisi para WNA tersebut selama menjalani penahanan.
Eka menegaskan, pendampingan hukum yang diberikan LBH HWCI dilakukan secara cuma-cuma tanpa meminta maupun menerima imbalan dalam bentuk apa pun.
“Kami melakukan pendampingan ini dengan tulus dan ikhlas. Tidak ada kompensasi maupun permintaan uang. Yang kami perjuangkan adalah sisi kemanusiaannya dan memastikan mereka mendapatkan kepastian hukum,” tegasnya.
Meski demikian, Eka menyatakan pihaknya tetap akan menjalankan tugas sebagai kuasa hukum apabila dalam proses hukum nantinya ditemukan unsur pidana yang dapat dibuktikan terhadap para kliennya.
Namun, ia meminta aparat penegak hukum tidak hanya berfokus pada dugaan pelanggaran keimigrasian dan penipuan daring, tetapi juga menelusuri pihak yang merekrut, mengendalikan, maupun mengeksploitasi para WNA tersebut.
“Kami berharap seluruh fakta dapat diungkap secara terang. Apabila memang ada pihak yang mengeksploitasi mereka, hal itu juga harus ditindaklanjuti. Pada akhirnya, kami ingin proses hukum berjalan secara adil dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak,” pungkasnya. (*/Amad)











Comment