Pontianak, Media Kalbar
Alokasi anggaran sebesar Rp15 miliar dalam APBD 2025 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk pembelian kendaraan dinas menuai sorotan dari berbagai kalangan. Meski Sekretaris Daerah Kalbar, Harisson, menyebut pengadaan tersebut sebagai bagian dari efisiensi dan kebutuhan operasional, namun publik menilai langkah ini tidak mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan mendesak masyarakat.
Kritik tajam dari Anggota DPRD Kalbar, H. Subhan Nur dan Agus Setiadi Ketua Lembaga PERSEPSI (Pengkajian Regulasi dan Kebijakan Publik, Sosial dan Inklusif).
Kepada Sejumlah awak media Sabtu (14/6/2025), Agus Setiadi menyampaikan ktitik bermunculan lantaran pengadaan mobil dinas ini dilakukan di tengah narasi efisiensi anggaran yang tengah digaungkan oleh Pemprov Kalbar. Dari total efisiensi sebesar Rp322 miliar, sebanyak Rp15 miliar justru dialokasikan untuk pembelian kendaraan dinas yang disebut telah berusia tua dan tidak layak pakai. Namun, belum ada audit independen yang membuktikan bahwa seluruh armada memang harus diganti secara menyeluruh.
“Kalau memang tujuannya efisiensi, kenapa malah membeli kendaraan baru yang harganya miliaran? Apakah perawatan atau peremajaan kendaraan lama tidak lebih masuk akal?” kata Agus Setiadi, pengamat kebijakan publik Kalbar.
Menurut Agus, pengadaan kendaraan dinas di tengah kondisi ekonomi yang lesu dan ketimpangan layanan dasar seperti jalan rusak, minimnya akses air bersih, infrastruktur kesehatan dan pendidikan yang belum merata, tidak menunjukkan skala prioritas yang tepat. Apalagi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar masih tergolong rendah.
Pemerintah beralasan pengadaan mobil dinas dilakukan agar tidak perlu menyewa kendaraan saat menerima kunjungan pejabat pusat. Namun, alasan tersebut dinilai lemah. “Kalau tamunya datang setahun sekali, masak harus beli mobil miliaran hanya untuk itu? Sewa kendaraan premium jauh lebih hemat ketimbang beli satu unit baru dan membiayai operasionalnya terus-menerus,” tegasnya.
Ia menambahkan, perusahaan-perusahaan besar saat ini lebih memilih sistem sewa kendaraan karena dinilai lebih efisien, tidak membebani anggaran jangka panjang, serta menghindari penyusutan nilai kendaraan yang tinggi.
Tak hanya itu, pembelian kendaraan dinas di tengah pemotongan anggaran dinas hingga 50 persen dinilai sebagai langkah yang kontradiktif. “Efisiensi bukan berarti berhemat di satu sisi, lalu boros di sisi lain. Ini bisa mencederai kepercayaan publik. Yang dibutuhkan rakyat saat ini adalah sekolah yang layak, jalan bagus, bukan mobil mewah untuk pejabat,” ujarnya.
Meski Pemprov Kalbar mengklaim telah mengalokasikan lebih dari Rp1 triliun untuk sektor prioritas seperti pendidikan dan infrastruktur, namun pembelian kendaraan dinas tetap dianggap sebagai simbol kemewahan yang tidak pantas ditonjolkan di tengah kesenjangan layanan dasar di wilayah terpencil.
Terlebih saat ini masyarakat masih menghadapi kondisi ekonomi sulit, daya beli menurun, pengangguran meningkat, dan lapangan pekerjaan yang terbatas.
Dorongan agar alokasi Rp15 miliar tersebut dialihkan ke sektor yang lebih mendesak pun mulai menguat. “Kami mendorong Gubernur dan DPRD Kalbar untuk mengevaluasi dan membatalkan pengadaan kendaraan dinas tersebut. Langkah ini akan menjadi bukti nyata empati serta keberpihakan terhadap masyarakat kecil Kalimantan Barat,” pungkas Agus yang juga Ketua Umum POM.
Sementara Anggota DPRD Kalbar H. Subhan Nur menyatakan bahwa alokasi anggaran Rp15 miliar untuk kendaraan dinas sangat tidak tepat, lebih baik dievaluasi atau ditunda, karena menyakiti masyarakat Kalbar.
“Pengadaan Mobil Land Crusier untuk Gubernur dan Mercy yang baru berumur lima tahun seandainya dianggarkan tahun ini berarti akan di Dum, sudah jelas pemborosan karena kondisinya masih sangat layak dipergunakan, inikah yang defenisi efisiensi?” Kata Subhan Nur, Rabu (18/6)
Menurut Subhan Nur, sebagai DPRD mempunyai fungsi kontrol atau pengawasan, “Masih banyak infrastruktur yang perlu anggaran mendesak untuk kepentingan masyarakat, Jalan di Suti Semarang Bengkayang masih berlumpur, termasuk juga daerah lainnya, Masjid Jami Keraton Sambas yang merupakan cagar budaya mau roboh akibat Waterfront Sambas, beberapa tempat ibadah tersendat pembangunan akibat pemangkasan anggaran hasil aspirasi atau Pokir Dewan.” Tuturnya.
Legilator Nasdem ini menegaskan sebaiknya Gubernur Kalbar H. Ria Norsan punya kepedulian kepada masyarakat Kalbar untuk evaluasi alokasi anggaran kendaraan dinas tersebut dan dialihkan kepada program yang lebih prioritas yang dibutuhkan masyarakat Kalbar bukan yang dibutuhkan hanya segelintir pejabat. (Amad)
Comment