Media Kalbar – Berakhirnya masa jabatan Walikota Singkawang Tjhai Chui Mie, yang kemudian dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 100.2.1.3-6267 mengangkat Sekretaris Daerah Kota Singkawang Drs. Sumastro, M. Si sebagai Pejabat Walikota, menjadi perhatian Sekretaris Lembaga Pengawasan Kebijakan Publik dan Keadilan Kabupaten Sambas terkait Legal Standing atau disebut juga dengan kedudukan hukum yang dipergunakan oleh Menteri Dalam Negeri.
“Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 74/2016 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 1/2018 mengatur tentang Cuti diluar tanggungan negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, yang merujuk pada ketentuan Pejabat Kepala Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor. 10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.”terang Irwan Sudianto, Sabtu (17/12/2022)
Irwan Sudianto menjelaskan bahwa masa jabatan Walikota Singkawang dan Wakil Walikota Singkawang adalah berakhir berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan.
“Dan mempertanyakan usul dari DPRD Kota Singkawang kepada Menteri Dalam Negeri, kecuali Walikota atau Walikota definitif tidak dapat menyelesaikan masa jabatannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.”jelasnya
Dalam presfektif ini, LP-KPK Komisi Cabang Kabupaten Sambas menyayangkan Pemerintah hingga saat ini belum menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah,
“Sehubungan dengan masa berakhirnya masa jabatan Pejabat Kepala Daerah definitif, dan permasalahannya adalah Pejabat Kepala Daerah dengan masa jabatan yang cukup panjang dan tidak legitimate karena tidak berdasarkan Pemilihan, kecuali untuk rentang waktu yang pendek.”tegasnya
“Sungguhpun demikian, LP-KPK Komisi Cabang Kabupaten Sambas berharap Pejabat Walikota dapat melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa terpengaruh untuk meneruskan kebijakan Walikota definitif sebelumnya.”tambahnya lagi (Rai)
Comment