Pontianak, Media Kalbar — Belum usai persoalan kabut asap yang melanda Kota Pontianak akibat kebakaran hutan dan lahan, publik kembali dihebohkan dengan polemik yang beredar luas di media sosial. Kali ini, sorotan mengarah kepada seorang anggota DPRD Kalimantan Barat berinisial HK, kader Partai NasDem.
Sejumlah unggahan di media sosial menuding HK memiliki hubungan khusus dengan sejumlah perempuan. Bahkan, dalam unggahan tersebut muncul tudingan yang jauh lebih serius, yakni dikaitkan dengan berbagai dugaan tindak pidana hingga dugaan keterlibatan dalam peredaran narkotika.
Namun demikian, seluruh tudingan tersebut hingga kini masih merupakan klaim yang beredar di media sosial dan belum dapat dinyatakan sebagai fakta hukum.
Bermula dari Unggahan Instagram
Polemik tersebut mencuat setelah akun Instagram Estevanisellawijaya mengunggah sejumlah konten yang menyebut seorang oknum anggota DPRD Kalbar berinisial HK memiliki hubungan dengan beberapa perempuan.
Dalam salah satu unggahan, turut ditampilkan foto seorang perempuan yang disebut memiliki hubungan dengan oknum anggota DPRD tersebut. Unggahan lainnya bahkan memuat tudingan mengenai dugaan keterlibatan dalam berbagai tindakan kriminal, termasuk tudingan sebagai bandar narkoba.
Selain itu, akun tersebut juga mengunggah percakapan yang disebut berasal dari rekannya, akun Fika_Melinda, yang mengaku menjadi korban dalam sebuah hubungan yang diduga melibatkan anggota DPRD berinisial HK.
Unggahan-unggahan tersebut kemudian mendapatkan berbagai reaksi dari warganet.
Sebagian netizen mempertanyakan kebenaran informasi tersebut dan menganggapnya sebagai dugaan fitnah atau hoaks. Namun sebagian lainnya justru meminta agar informasi tersebut dibuktikan secara terbuka melalui jalur hukum.
HK Membantah dan Disebut Akan Melapor ke Polda Kalbar
Menanggapi viralnya informasi tersebut, pihak HK melalui pernyataan yang beredar pada 9 September 2026 menyatakan bahwa tudingan yang diarahkan kepadanya tidak benar dan merupakan fitnah.
Pihak HK juga disebut akan membawa persoalan tersebut ke Polda Kalimantan Barat.
Dalam pernyataan yang beredar, muncul pula tudingan bahwa penyebar informasi memiliki persoalan utang dengan HK dan diduga melakukan pemerasan.
Pernyataan tersebut kemudian menambah panjang polemik yang berkembang di media sosial.
Penyebar Informasi Membantah
Sehari kemudian, 10 September 2026, akun Instagram Estevanisellawijaya kembali memberikan tanggapan.
Melalui unggahannya, akun tersebut membantah tudingan bahwa dirinya memiliki utang kepada HK maupun melakukan pemerasan.
Ia juga menyatakan siap membuka data serta bukti lain yang diklaim berada dalam penguasaannya apabila persoalan tersebut benar-benar dilanjutkan melalui proses hukum.
Dalam unggahan yang sama, ia juga membantah tudingan bahwa dirinya telah melarikan diri atau kabur ke luar Kalimantan Barat.
Dengan demikian, polemik kini berkembang menjadi saling bantah antara pihak yang dituding dan pihak yang menyebarkan tudingan.
Publik Minta NasDem Tidak Diam
Perkembangan kasus tersebut kemudian memunculkan tuntutan dari sejumlah netizen agar DPP Partai NasDem dan Ketua DPD Partai NasDem Kalimantan Barat tidak tinggal diam.
Mereka meminta partai melakukan klarifikasi dan investigasi internal terhadap informasi yang telah terlanjur menjadi konsumsi publik.
Permintaan tersebut dinilai wajar mengingat HK merupakan anggota DPRD Kalbar sekaligus kader partai politik. Persoalan yang menyangkut dugaan moralitas maupun dugaan tindak pidana, meskipun belum terbukti, berpotensi memengaruhi kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan partai politik.
Namun, investigasi internal partai juga harus tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.
Jika Benar, Harus Ada Tindakan. Jika Tidak Benar, Kader Harus Dibela
Publik pada dasarnya menginginkan persoalan ini tidak berhenti sebagai perang narasi di media sosial.
Jika tudingan tersebut terbukti benar melalui mekanisme hukum dan pemeriksaan yang sah, maka Partai NasDem tentu memiliki kewajiban untuk mengambil tindakan sesuai aturan dan mekanisme internal partai.
Sebaliknya, apabila seluruh tudingan tersebut terbukti tidak benar, maka pihak HK juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan serta pembelaan hukum dari partai.
Bahkan, apabila terdapat dugaan pencemaran nama baik, pemerasan, penyebaran informasi palsu, atau tindak pidana lainnya, proses hukum secara terbuka dapat menjadi jalan untuk mengakhiri polemik.
Jangan Biarkan Media Sosial Menjadi Ruang Pengadilan
Persoalan ini menjadi semakin serius karena informasi berkembang sangat cepat melalui media sosial.
Publik tidak boleh dipaksa memilih siapa yang benar hanya berdasarkan potongan unggahan, foto, percakapan WhatsApp, ataupun komentar netizen.
Apalagi terdapat tudingan sangat serius seperti dugaan keterlibatan narkotika. Tuduhan semacam itu harus dibuktikan melalui alat bukti dan proses hukum, bukan semata-mata berdasarkan viralnya sebuah konten.
Karena itu, langkah paling tepat saat ini adalah mendorong seluruh pihak membuka fakta melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.
Jika ada bukti, sampaikan kepada aparat penegak hukum.
Jika ada laporan, proses secara profesional.
Jika ada bantahan, berikan ruang klarifikasi.
Dan jika memang tidak terbukti, polemik harus dihentikan agar tidak berkembang menjadi penghakiman publik terhadap seseorang yang belum terbukti bersalah.
Pada akhirnya, masyarakat hanya membutuhkan satu hal: kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar perang tudingan di media sosial. (*/MK)
Comment