Kubu Raya, Media Kalbar
Pemerintah Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, menyampaikan apresiasi atas berbagai program pembangunan yang telah terealisasi sepanjang tahun 2025.
Kepala Desa Punggur Kecil, Adi Kusuma Jaya, mengungkapkan bahwa program dari berbagai level pemerintahan telah membawa dampak positif bagi wilayahnya.
“Alhamdulillah, tahun ini kegiatan dari APBD Kabupaten, Provinsi, maupun Balai sudah mulai dilaksanakan di desa kami. Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Bupati, Bapak Gubernur, dan pihak Balai atas perhatian dan dukungannya,” ujar Adi saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (28/7/2025).
Namun, di tengah apresiasi tersebut, Adi menyoroti satu persoalan krusial yang masih menjadi pekerjaan rumah bersama: normalisasi saluran air yang melintasi desa tetangga, terutama Desa Punggur Besar. Menurutnya, sistem pengairan dan pembuangan air tidak bisa diselesaikan hanya di satu wilayah saja.
“Air pasang surut dan aliran pembuangan dari Punggur Kecil sangat bergantung pada sungai yang mengalir satu arah ke Punggur Besar. Kalau jalur di sana tidak diperbaiki, air dari desa kami akan tersumbat. Harapan kami, tahun depan Punggur Besar juga bisa masuk dalam program normalisasi dari Balai,” jelasnya.
Adi berharap sistem pengelolaan air ke depan bisa lebih terintegrasi dan lintas wilayah, agar potensi banjir tahunan dan tingginya debit air bisa ditekan secara permanen.
Secara terpisah, Kepala Desa Punggur Besar, Anwar M. Nur, menyampaikan keprihatinannya terhadap ketimpangan pelaksanaan program normalisasi yang selama ini hanya menyentuh wilayah Punggur Kecil. Padahal, menurutnya, desa hilirlah yang memegang kunci utama kelancaran sistem pengairan di dua desa tersebut.
“Pak Adi (Kades Punggur Kecil) kata Anwar pernah datang membicarakan ini. Aliran air dari desanya itu bermuara ke wilayah kami, melalui Parit Selat Kring, Parit Jawi, dan Parit Sukabumi sebelum ke Sungai Kapuas. Kalau jalur itu dangkal dan tak dinormalisasi, air dari Punggur Kecil akan menggenang. Jadi percuma, hasilnya cuma kolam,” tegas Anwar.
Ia menambahkan bahwa kondisi sungai di desanya kini sudah mengalami pendangkalan parah, yang berdampak buruk pada lingkungan dan pertanian masyarakat.
“Selama dua tahun terakhir, Punggur Besar tidak masuk dalam peta prioritas program Balai maupun Provinsi. Ini sangat mengecewakan. Padahal, sudah banyak tanaman keras seperti durian dan langsat yang mati akibat air tergenang,” jelasnya.
Tak hanya itu, Anwar juga menyoroti lemahnya koordinasi terkait program APBD tahun 2025. Hingga kini, ia belum menerima informasi resmi dari pihak pelaksana mengenai waktu dan bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan di wilayahnya.
“Kami dengar program itu ada. Tapi sampai sekarang, belum ada koordinasi atau pemberitahuan. Ini tentu membuat kami bertanya-tanya dan khawatir program tidak berjalan maksimal,” pungkasnya.
Kasus Punggur Kecil dan Punggur Besar menjadi cermin penting bahwa normalisasi saluran air di wilayah pesisir tidak bisa dilakukan secara sepihak. Sungai mengalir tanpa mengenal batas administratif desa, dan solusi yang diberikan pun seharusnya berbasis ekosistem, bukan hanya wilayah. Pemerintah pusat dan daerah perlu mengevaluasi ulang peta prioritas program infrastruktur pengairan agar tidak terjadi ketimpangan antarwilayah yang saling bergantung.”(MK/Ismail)
Comment