Pontianak, Media Kalbar
Kondisi kemarau yang berlangsung sejak Juli hingga Agustus menjadi perhatian serius di Kalimantan Barat. Cuaca kering dan meningkatnya potensi kebakaran lahan menimbulkan kekhawatiran terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, serta kualitas udara di sejumlah wilayah.
Di tengah kondisi tersebut, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengimbau masyarakat untuk menghentikan aktivitas pembakaran lahan guna mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Imbauan tersebut mendapat tanggapan dari tokoh muda Kalimantan Barat, Noven Honarius. Ia menyayangkan apabila imbauan lebih banyak diarahkan kepada masyarakat, sementara keberadaan dan tanggung jawab perusahaan pemegang konsesi tidak menjadi perhatian yang sama.
Menurut Noven, pemerintah seharusnya menerapkan kebijakan secara adil dan tidak hanya menyoroti masyarakat kecil sebagai pihak yang berpotensi menjadi penyebab karhutla.
“Kalau memang ingin serius menangani karhutla, jangan hanya masyarakat yang dipanggil dan diingatkan. Konsesi juga harus dipanggil dan diawasi. Jangan sampai ada kesan tebang pilih dalam penegakan kebijakan,” ujar Noven Honarius, Senin (18/8/2026).
Noven menilai penyebab kebakaran lahan perlu ditelusuri secara menyeluruh. Menurutnya, tidak semua kebakaran dapat serta-merta dikaitkan dengan aktivitas masyarakat, sebab terdapat berbagai faktor yang harus diperiksa, termasuk kondisi lahan, aktivitas di kawasan konsesi, serta kemungkinan adanya kelalaian atau pelanggaran oleh pihak perusahaan.
Ia menegaskan bahwa pemerintah harus memastikan setiap pihak yang memiliki aktivitas atau penguasaan lahan mempunyai tanggung jawab yang sama dalam mencegah dan menangani kebakaran.
“Jangan sampai masyarakat kecil selalu menjadi pihak pertama yang disalahkan, sementara perusahaan besar tidak mendapat sorotan yang sama. Kalau ada kebakaran di kawasan konsesi, tentu harus diperiksa juga bagaimana sistem pencegahan dan pengawasan mereka,” tegasnya.
Noven juga menyinggung pentingnya semangat gotong royong dalam menghadapi bencana karhutla. Namun, menurutnya, bantuan masyarakat dan relawan tidak boleh kemudian membuat pihak yang memiliki kewajiban menjaga kawasan lahannya menjadi luput dari evaluasi.
Ia meminta Gubernur Kalimantan Barat memastikan kebijakan penanganan karhutla diterapkan secara objektif, transparan, dan tidak berpihak kepada kelompok tertentu.
“Pemerintah harus berdiri di tengah. Jangan berpihak kepada perusahaan, tetapi jangan juga mengorbankan masyarakat. Kalau masyarakat salah, tindak sesuai aturan. Kalau perusahaan melakukan pelanggaran, tindak juga sesuai aturan. Prinsipnya sama di hadapan hukum,” kata Noven.
Menurutnya, persoalan karhutla bukan hanya persoalan siapa yang membakar, tetapi juga menyangkut bagaimana pemerintah melakukan pencegahan, pengawasan, penegakan hukum, dan memastikan setiap pemegang konsesi bertanggung jawab terhadap wilayah yang dikelolanya.
Noven berharap pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum dapat melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap titik-titik kebakaran, sehingga penyebab kebakaran dapat diketahui berdasarkan fakta dan bukti, bukan berdasarkan asumsi.
“Jangan jadikan masyarakat sebagai kambing hitam. Kalau memang ada kesalahan masyarakat, silakan ditindak. Tetapi kalau ditemukan pelanggaran di kawasan perusahaan, jangan ditutup-tutupi. Semua harus diperlakukan sama,” pungkasnya.
Pernyataan tersebut menjadi seruan agar penanganan karhutla di Kalimantan Barat dilakukan secara menyeluruh, dengan melibatkan masyarakat, perusahaan pemegang konsesi, pemerintah, aparat, serta relawan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan. (*/Amad)
Comment